"Semua barang subsidi di sini nanti, untuk mensuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, saat peninjauan Kopdes serentak di Boyolali.
Namun, dia menggarisbawahi kemudahan penebusan menggunakan KTP perlu dilihat dalam konteks ketentuan penerima yang berhak.
Dalam tinjauan tersebut, ketersediaan barang subsidi menjadi fokus utama pemantauan, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk.
Pemerintah, kata dia, perlu memastikan mekanisme Kopdes mampu menjangkau petani gurem yang selama ini terkendala dengan akses tersebut.
"Pemerintah mengevaluasi pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) serta mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dan melayani masyarakat," tutur dia.
Pada Kamis (15/7/2026), pemerintah serentak mengecek kesiapan dan progres operasional sebanyak sekitar 10.000-an Kopdes, hingga 8 hari setelahnya.
Zulhas mengatakan, pemeriksaan akan menyasar kepada sejumlah aspek yang meliputi kesiapan operasional penyaluran barang subsidi seeperti pupuk, beras, layanan keuangan, hingga keberadaan para manajer Kopdes.
"Pastikan akan ada banyak masalah ini, akan ada banyak yang perlu diperbaiki," kata Zulhas, baru-baru ini. "Maka kita akan monitoring agar ini bisa berjalan dengan baik. Kami perlu waktu dan kami pastikan sudah ada [Kopdes yang operasionalnya] bagus."
Berdasarkan data terbaru Simkopdes, jumlah pembangunan Kopdes yang rampung 100% dan dilakukan proses verifikasi dan validasi (verval) sebanyak 17.280 titik.
Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100%, namun belum semua dilakukan verval. Sementara, 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.
(ibn/naw)
