Di sisi lain, dia menyatakan migrasi konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi terjadi gegara lebarnya disparitas harga Pertalite dengan Pertamax.
“Akan tetapi, secara standar nasional oke. Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Namun, [posisi cadangan saat ini] di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, enggak. Itu maksudnya,” ucap Bahlil.
Adapun, baru-baru ini antrean pembelian BBM terjadi di sejumlah daerah. Ombudsman Republik Indonesia melaporkan krisis distribusi BBM meluas dan melanda 11 provinsi di Indonesia, sehingga pemerintah dan pihak terkait mesti segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Permasalahan BBM antara lain dilaporkan di Provinsi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat,” ungkap anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar dalam agenda konferensi pers di Kantor Ombudsman, Rabu (14/10/2026).
Ombudsman mencatat antrean kendaraan dilaporkan mencapai lebih dari 1 kilometer (km), seperti yang terjadi di Aceh dan Bali dengan waktu tunggu melebihi 3 jam.
Sementara itu, antrean sepanjang 300 hingga 700 meter terpantau terjadi di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Utara dengan waktu tunggu berkisar antara 2—3 jam.
Adapun, khusus di Provinsi Papua Barat, antrean panjang sekitar satu kilometer terjadi khususnya pada malam hari.
Untuk diketahui, khusus antrean BBM di Bali, PT Pertamina (Persero) mengungkap dua penyebab utama kelangkaan BBM yang sempat melumpuhkan aktivitas warga di Bali selama beberapa hari terakhir.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan kendala teknis bongkar muat kapal tanker serta tingginya konsumsi BBM jenis Pertalite menjadi pemicu utama krisis pasokan tersebut.
Simon membeberkan salah satu armada kapal tanker pengangkut BBM mengalami kendala sistem penjangkaran saat hendak melakukan proses discharge (pembongkaran muatan) di pelabuhan. Kendala teknis ini berdampak pada keterlambatan jadwal distribusi yang sangat signifikan.
"Salah satu penyebab utama adalah salah satu kapal ketika kemarin pada saat untuk discharge kargo itu mengalami kesulitan di anchor, jangkarnya," ungkap Simon usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Bali, Wayan Koster di Denpasar, dikutip dari akun Instagram resmi Koster @kosterupdate, Rabu (14/10/2026).
Di samping persoalan teknis kapal tanker, Pertamina memetakan faktor internal lain berupa lonjakan permintaan masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
Simon menilai ketimpangan harga yang cukup lebar atau disparitas harga antara BBM nonsubsidi dan subsidi mendorong peralihan pola konsumsi masyarakat secara mendadak ke BBM jenis Pertalite.
"Salah satu juga karena terutama untuk Pertalite, itu kan yang subsidi. Kalau memang kita melihat disparitas harga nonsubsidi dengan subsidi kan memang cukup jauh. Jadi, ada porsi peningkatan penggunaan BBM bersubsidi," tutur dia.
Sebagai langkah penanganan cepat, Pertamina telah menyiapkan skema penyaluran BBM yang diproyeksikan sanggup mengamankan stok energi di Pulau Dewata hingga dua pekan ke depan. Penyaluran pasokan BBM tersebut mulai dilakukan secara bertahap sejak Rabu (14/10/2026) dan berlanjut hingga Sabtu (17/10/2026).
Pertamina juga menginstruksikan operasional 24 jam penuh bagi 92 SPBU yang tersebar di wilayah Denpasar dan Badung. Kebijakan operasional nonstop ini juga diterapkan pada dua terminal BBM vital, yakni Depo Manggis dan Depo Sanggaran.
(azr/wdh)
