Akan tetapi, tekanan eksternal itu bukan satu-satunya penyebab lemahnya mata uang Garuda. Guncangan global jadi kian berat kala harus berhadapan dengan kerentanan domestik, mulai dari ketergantungan terhadap aliran modal asing, sensitivitas neraca perdagangan terhadap harga energi, dan terbatasnya fleksibilitas fiskal.
Bahkan, data terbaru juga mengungkap adanya tantangan Indonesia dalam menjaga daya beli dan momentun pertumbuhan ekonomi. Bisa dikatakan, tekanan eksternal kali ini tidak dibarengi dengan tersedianya ruang yang cukup bagi Indonesia untuk menyerap guncangan eksternal.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif nilai perdagangan sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai US$7,25 miliar, menyusut tajam daripada periode sama tahun lalu yang sebesar US$29,35 miliar. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja neraca dagang secara keseluruhan sebenarnya sedang mengalami penurunan.
Nilai perdagangan itu diperoleh dari surplus nonmigas yang sebesar US$28,54 miliar, namun terpangkas oleh defisit migas yang sebesar US$21,29 miliar.
Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Faisal Rachman memperkirakan kinerja neraca perdagangan diperkirakan masih akan menghadapi tekanan pada 2026. "Agenda pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan impor yang lebih kuat, sementara permintaan global yang lebih lemah serta ketidakpastian geopolitik dan kebijakan perdagangan terus membebani ekspor," kata Faisal.
Ia menambahkan kondisi itu dapat berkontribusi terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) dan dapat memberikan tekanan pada posisi cadangan devisa.
Bank Permata memperhitungkan CAD dapat melebar menjadi 2,49% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026, dari 0,09% di tahun lalu. Cadangan devisa juga diperkirakan turun menjadi US$143 hingga 147 miliar pada akhir 2026, jauh dari posisi cadangan devisa tahun lalu yang sebesar US$156,47 miliar.
Terjegal di Ruang Fiskal
Harga minyak di atas US$105/barel menjadi risiko utama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pengeluaran pemerintah untuk subsidi meningkat sebesar Rp27,7 triliun (18,54%) dari Rp149,4 triliun menjadi Rp177,1 triliun hingga 31 Agustus 2026.
Sehingga, kenaikan harga minyak yang tetap tinggi sementara kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menopang daya beli dapat semakin menggerus ruang fiskal pemerintah.
Tak hanya itu, investor juga akan terus membaca kemampuan Indonesia dalam membayar utang. Meskipun defisit masih di bawah 3%, dan rasio utang terhadap PDB masih berada di kisaran 40%, tetapi rasio penerimaan terhadap pembayaran beban, baik bunga maupun cicilan, sudah sebesar 47%.
Bahkan, Kemenkeu mencatat hingga Agustus 2026, pembayaran bunga utang telah mencapai Rp394,1 triliun. Besarnya pembayaran itu menunjukkan bahwa biaya untuk mempertahankan kewajiban utang jadi komponen penting dalam struktur belanja negara.
Bisa dikatakan hampir separuh penerimaan negara ini digunakan untuk membayar utang. Konsekuensinya, semakin besar penerimaan yang dialokasikan untuk membayar bunga dan memenuhi kewajiban utang, semakin terbatas pula fleksibilitas pemerintah dalam merespons guncangan ekonomi.
Ruang untuk memperbesar belanja produktif, memperkuat perlindungan sosial, atau bahkan memberikan stimulus kala daya beli melemah berpotensi kian menyempit.
Keretanan itu terlihat juga pada data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) terakhir, utang luar negeri Indonesia tercatat naik 4,9% jadi US$454,76 miliar, setara dengan Rp8.139,2 triliun, menggunakan kurs Rp17.900/US$.
Memang, nilai tersebut merupakan konversi kurs, bukan berarti utang luar negeri yang harus dibayar dalam satu waktu sebesar Rp8.139,2 triliun. Utang ini juga mencakup kewajiban sektor swasta dan bank sentral.
Akan tetapi, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan nilai kewajiban yang harus dibayar nantinya. Pelaku pasar akan mencermati data SULNI yang seyogianya sudah rilis pukul 10:00 WIB. Namun hingga 12:00 WIB, data itu belum keluar.
(dsp/aji)
