Pengecekan atau monitoring secara serentak tersebut dilakukan mulai Kamis (15/10/2026) oleh seluruh jajaran Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah, TNI, hingga jajaran petinggi BUMN yang terlibat.
"8.000 dulu pertama, para Pangdam, Gubernur, nanti dalam 8 hari ini akan mengecek [Kopdes]. Apa yang belum, apa yang sudah, karena ini berkaitan dengan berbagai pihak," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Zulhas, sapaan akrabnya, mengakui masih banyak Kopdes yang operasionalnya terhambat oleh berbagai masalah teknis. Monitoring ditujukan untuk mencari solusi dan meminimalkan kekurangan.
Pemeriksaan, kata dia, akan menyasar kepada sejumlah aspek yang meliputi kesiapan operasional penyaluran barang subsidi seeperti pupuk, beras, layanan keuangan, hingga keberadaan para manajer Kopdes.
"Pastikan akan ada banyak masalah ini, akan ada banyak yang perlu diperbaiki," kata dia. "Maka kita akan monitoring agar ini bisa berjalan dengan baik. Kami perlu waktu dan kami pastikan sudah ada [Kopdes yang operasionalnya] bagus."
(ain)
