Selain persoalan evaluasi dampak dan risiko pelaksanaan, Akbar juga menilai desain MBG perlu ditinjau kembali jika pemerintah hendak menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu tujuan utama program.
Dia menjelaskan, penanganan stunting umumnya menitikberatkan pada pemenuhan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan. Sementara, saat ini penerima MBG justru lebih banyak mencakup anak-anak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk siswa SMP dan SMA.
"Artinya bahwa dari awal memang desainnya itu tidak sejalan dengan apa yang disebutkan oleh para ahli kesehatan bahwa kalau mau mengatasi stunting itu, berarti fokusnya pada 1.000 hari pertama," jelasnya.
Kendati demikian, Akbar mengakui evaluasi dampak terhadap kesehatan anak tidak mudah dilakukan, terlebih program MBG masih relatif baru.
Namun, dia menilai keterbatasan waktu pelaksanaan tidak menghilangkan kebutuhan untuk membangun sistem evaluasi yang terukur.
Dia juga merujuk pada sejumlah studi mengenai program pemberian makanan di sekolah di berbagai tempat. Studi-studi tersebut menunjukkan program sejenis cenderung dapat meningkatkan kehadiran siswa, tetapi dampaknya terhadap prestasi pendidikan dan kesehatan masih relatif terbatas.
Meski demikian, temuan dari program di tempat lain tersebut tidak serta-merta dapat digunakan untuk menyimpulkan dampak MBG di Indonesia.
Sementara dari sisi anggaran, Akbar menyoroti perubahan alokasi dana MBG pada 2026. Menurut dia, anggaran program tersebut sempat disebut sebesar Rp335 triliun, yang terdiri dari Rp268 triliun untuk anggaran BGN dan Rp67 triliun sebagai cadangan anggaran.
Namun, angka tersebut kemudian diturunkan menjadi Rp248 triliun dan kembali berubah menjadi Rp217 triliun.
Menurutnya, meskipun alokasi anggaran telah beberapa kali diturunkan, jumlahnya masih besar.
"Jadi sekali lagi kalau saya rangkum, manfaatnya belum nyata, [tapi] biaya dan risikonya jelas," pungkasnya.
(lav)
