Bahlil menyatakan Indonesia membuka kerja sama dengan negara lain dalam mengembangan investasi, transisi energi, serta pengembangan teknologi digital.
Dia menyatakan Indonesia perlu meningkatkan akses pasar ke negara-negara lain, seperti Amerika Selatan hingga Eropa Timur.
Selain itu, Bahlil menyatakan pemerintah berkomitmen menyediakan pembiayaan asuransi untuk ekspor yang terjangkau.
"Selain itu, kita juga harus terus melakukan promosi secara intensif ke negara-negara tersebut di antaranya dengan membuka pusat-pusat promosi," kata dia.
Adapun, Prabowo menginstruksikan peraturan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) harus mendapat izin dari dirinya. Ini sebagai langkah untuk mempermudah perizinan dan pemangkasan birokrasi yang menghambat.
Prabowo menilai sejumlah Pertek yang diterbitkan menteri terkait justru mempersulit proses implementasi dari kebijakan yang ada, padahal pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai landasan menjalankan kebijakan tersebut.
"Jadi, perizinan saya minta ya, Menteri-Menteri ya. Jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada saja. Sudah dikeluarkan keputusan Presiden, dia bikin lagi. Apa namanya? Peraturan teknis. Pertek-pertek apa itu? Pertek-pertek. Kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan Presiden," ujar Prabowo dalam Sarahsehan Ekonomi di Menara Mandiri, medio April 2025.
"Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh Kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Mudahkan," lanjutnya.
Prabowo menegaskan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk merampingkan regulasi yang ada, sebab beberapa regulasi yang ada di lapangan dinilainya justru mempersulit pengusaha dalam menjalankan bisnis di Indonesia.
Secara khusus, Prabowo juga menyoroti regulasi dan kebijakan di sektor impor barang. Ia meminta agar para menteri terkait untuk menghapus kebijakan kuota impor, sebab kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan segelintir perusahaan yang mendapatkan izin impor.
Sekadar catatan, neraca dagang Indonesia pada Agustus mencatat surplus. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus sebesar US$3,55 miliar.
Surplus itu terbentuk dari posisi impor yang tumbuh lebih rendah dari perkiraan. Pada Agustus, impor secara bulanan terkontraksi 11,63%, sementara secara tahunan masih tumbuh 19,09%.
Seluruh kategori impor mencatat kontraksi, dengan impor barang konsumsi turun 5,95% secara bulanan (month-to-month/mtm), barang antara 11,11% mtm, dan barang modal 16,04% mtm.
Sebaliknya, ekspor masih mencatat pertumbuhan 6,72% secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dari 6,05% pada Juli. Sehingga, surplus kali ini diperoleh dari adanya moderasi impor ketimbang lonjakan ekspor.
BPS mencatat secara kumulatif nilai perdagangan sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai US$7,25 miliar, menyusut tajam daripada periode sama tahun lalu sebesar US$29,35 miliar.
Sementara dari sisi ekspor, pertumbuhan masih ditopang oleh sektor non-migas yang meningkat 7,23% yoy, sedangkan ekspor migas terkontraksi 5,1% yoy.
Secara bulanan, ekspor naik 1,51%, terutama didorong lonjakan ekspor CPO alias minyak sawit, sebesar 15,51% mom. Begitu juga dengan ekspor nikel dan logam mulia yang ikut melonjak masing-masing 93,87% mom dan 56,69% mom.
(azr/ros)
