Bahlil menyebut keputusan Indonesia menyetop ekspor bijih nikel juga tidak mudah, sebab Indonesia harus menghadapi gugatan berbagai negara di World Trade Organization (WTO).
“Kami meyakinkan kepada Bapak-Ibu bahwa Indonesia ke depan tidak lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan baku. Kami tahu betul beberapa negara yang sudah menjalankan industrialisasi dengan mengharapkan bahan baku dari Indonesia itu awalnya merasa terganggu betul,” kata Bahlil.
Batasi Smelter
Sebelumnya, Bahlil berencana memperketat moratorium pembangunan fasilitas smelter nikel baru yang menghasilkan produk setengah jadi.
Hal ini dilakukan meskipun kebijakan moratorium smelter nikel baru sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
"Ke depan, untuk industri yang terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, kami akan laporkan ke Presiden. Penting bagi kita untuk mulai memilih mana industri yang tetap dilanjutkan dan mana yang perlu dimoratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam tidak gila-gilaan," kata Bahlil dalam agenda Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini tengah memetakan industri pemurnian nikel yang berhak beroperasi secara berkelanjutan dan industri yang perlu dibatasi agar tidak terjadi eksploitasi cadangan mineral secara berlebihan.
"Smelter nikel yang ada sekarang mayoritas produknya baru 50%—60%, belum sampai produk hilir, masih setengah jadi. Bahan baku itu dibawa ke luar negeri untuk diproses, lalu kita mengimpornya kembali dalam bentuk barang jadi," ujar Bahlil.
Selain faktor nilai tambah, evaluasi terhadap kapasitas smelter juga dilakukan untuk mencegah penggelembungan pasokan (oversupply) yang berisiko menekan harga nikel pasar internasional.
Meskipun kebutuhan pasokan mineral mentah untuk smelter domestik diperkirakan mencapai 320 juta ton—melebihi produksi nasional yang saat ini berkisar antara 260 hingga 270 juta ton—pemerintah enggan menuruti permintaan pasar secara mentah-mentah.
"Sekalipun kebutuhan smelter tinggi, kita harus melihat supply and demand global. Kalau kita ikuti terus permintaan smelter, harga nikel kita pasti jatuh. Kalau harganya jatuh, pemerintah dan pengusaha sama-sama tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal," kata Bahlil.
Adapun, Kementerian ESDM memproyeksi realisasi produksi bijih nikel sepanjang tahun ini bakal mencapai sekitar 290 juta metrik ton (mt), atau lebih tinggi dari kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 sebanyak 260—270 juta mt.
Pada semester I-2026, realisasi investasi hilirisasi mencatatkan angka Rp300,1 triliun, atau menyumbang 29,7% dari total realisasi investasi sebesar Rp1.010,6 triliun. Angka ini tumbuh 6,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kontributor utama investasi di bidang hilirisasi ini pada semester I-2026 ini dipimpin oleh sektor mineral yakni sebesar Rp 206 triliun yang terutama disumbang oleh komoditas nikel, bauksit, dan tembaga.
(azr/wdh)
