Ia juga mengatakan bahwa perekonomian syariah juga telah menyentuh ekonomi kelas bawah dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Ia menyebut, hingga 30 September 2025, penyaluran KUR syariah mencapai Rp14,42 triliun bagi 146 ribu lebih debitur atau sekitar 64% dari target.
Drajad menyebut bahwa pada tahun 2015 hingga 2026 secara akumulatif, pemerintah juga telah menyalurkan KUR Syariah sebesar Rp106 triliun kepada 1,65 juta debitur melalui 18 lembaga penyalur, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
“Dan kemudian juga ada satu lagi, PNM [Permodalan Nasional Madani] itu secara total, akumulatif itu yang disalurkan per tahun 2026 sudah mencapai Rp400 triliun, dimana tiga perempatnya itu adalah syariah,” kata Drajad. Drajad juga bilang pada semester I-2026, secara akumulatif total pembiayaan syariah yang disalurkan kepada perempuan yang belum memiliki rekening sebesar Rp300 triliun.
Sementara, untuk meningkatkan pengenalan masyarakat dengan layanan keuangan syariah, pemerintah mendorong pembukaan rekening syariah dengan saldo awal hanya Rp50 ribu untuk Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas dari desil 1 hingga 4, salah satunya melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
"Ini langkah nyata untuk mempersempit kesenjangan antara pemahaman dan penggunaan produk syariah," katanya.
(ell)
