Hal ini secara otomatis meningkatkan keekonomian truk listrik.
“BBM tambang atau solarnya itu kan bukan BBM subsidi, dan mereka juga harus angkut sendiri ke sana [lokasi tambang]. Nah, hal itu secara otomatis membuat keekonomian kendaraan truk listrik itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan kalau pakai truk konvensional,” katanya.
Untuk diketahui, truk operasional tambang secara tegas tidak menggunakan solar subsidi.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta diperkuat oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sebagai gantinya, seluruh armada operasional dan pengangkutan tambang wajib mengonsumsi BBM industri nonsubsidi seperti biosolar industri atau Pertamina Dex yang harganya mengikuti fluktuasi harga pasar minyak dunia.
“Jadi kalau untuk truk konvensional penjualan BBM ini dilakukan melalui skema sertifikasi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum BBM secara business to business [B2B] langsung ke lokasi pertambangan,” kata Fabby.
Selain itu, dari sisi penggunaan listrik, IESR mencatat bahwa penggunaan truk listrik di area tambang memanfaatkan sistem jaringan listrik mandiri (isolated grid), sehingga adopsinya tidak akan membebani jaringan listrik utama milik PT PLN (Persero).
“Kalau adopsinya di kawasan-kawasan tambang itu kan isolated grid, jadi tidak akan langsung terasa ke sistem PLN," katanya.
Lebih lanjut, Fabby menegaskan bahwa listrik untuk operasional truk tambang tidak memerlukan subsidi dari pemerintah.
Pengusaha tambang tetap bisa meraih keuntungan dari efisiensi biaya energi yang mencapai 60%—85% jika dibandingkan dengan penggunaan BBM nonsubsidi.
Dibandingkan dengan pemberian subsidi energi, efisiensi yang perlu didorong oleh pemerintah justru terletak pada pengurangan pajak impor unit truk listrik, sehingga biaya kepemilikan total (total cost of ownership) serta modal awal pengadaan kendaraan dapat menjadi lebih terjangkau.
Guna mempercepat transisi ini, dukungan insentif fiskal seperti pembebasan atau pengurangan bea masuk dan pajak impor menjadi kunci utama.
“Jika pemerintah dapat mempermudah masuknya armada truk listrik heavy-duty ke pasar domestik, efisiensi biaya operasional tambang tidak hanya akan menguntungkan pelaku industri, tetapi juga membantu mempercepat pencapaian target dekarbonisasi dan transisi energi bersih di sektor industri berat Indonesia,” jelasnya.
Adapun, secara spesifikasi teknis dan skala penggunaan, pasar alat berat pertambangan Indonesia kini dibanjiri model truk listrik berkapasitas daya jumbo.
Truk heavy-duty murni maupun varian range extended electric vehicle (REEV) yang beroperasi memiliki daya angkut (payload) mulai dari 26 ton, 45 ton, hingga gross combination weight (GCW) yang mencapai 120 ton sampai 220 ton untuk konfigurasi single trailer.
Truk-truk ini umumnya ditopang kapasitas baterai besar antara 282 kWh hingga lebih dari 400 kWh dengan dukungan sistem fast charging berdurasi 50 hingga 90 menit maupun skenario battery swap untuk menjaga tingkat utilitas tambang.
Pemerintah Indonesia diproyeksi mampu menghemat subsidi solar (diesel) hingga Rp161,36 triliun jika mengadopsi HDEV alias truk listrik.
Hal ini terungkap dari riset WRI Indonesia bertajuk Mencapai Swasembada Energi Melalui Dekarbonisasi Angkutan Barang di Indonesia, yang dilihat Rabu (7/10/2026).
"Tren penurunan volume bahan bakar diesel ini [akibat peningkatan komposisi biodiesel] akan sejalan dengan pengeluaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah, di mana penghematan nilai subsidi pada diesel [B0] diperkirakan akan mencapai Rp161,36 triliun atau setara dengan 31,34 juta Kl pada periode waktu 2030—2035," bunyi riset tersebut.
WRI memproyeksikan tingkat permintaan akan kebutuhan konsumsi bahan bakar solar akan meningkat setiap tahun, dengan asumsi implementasi B50 dimulai 2026, sehingga komposisi biodiesel terlihat lebih tinggi sejak 2026 dan penggunaan B0 menurun secara volume.
Apabila proyeksi permintaan transportasi diseimbangkan ke seluruh sektor, kebutuhan solar nasional diproyeksikan tetap meningkat usai 2024, meski volume B0 menurun akibat peningkatan blending menuju B50.
Berdasarkan proyeksi WRI, nilai penghematan dari total volume bahan bakar solar dalam periode 2030—2035 diperkirakan mencapai 77,9 juta kl atau ekuivalen Rp930,9 triliun secara nilai perekonomian yang bisa dihemat dari pembelian jenis energi tersebut.
(wdh)
