Pertumbuhan ekspor itu masih ditopang oleh sektor non-migas yang meningkat 7,23% secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan ekspor migas justru terkontraksi 5,1% yoy. Secara bulanan, ekspor naik 1,51%, terutama didorong lonjakan ekspor CPO alias minyak sawit, sebesar 15,51% secara bulanan (month-to-month/mtm).
Begitu juga dengan ekspor nikel dan logam mulia yang ikut melonjak masing-masing 93,87% mom dan 56,69% mtm. Akan tetapi, kontribusi ini sebenarnya tidak ditopang oleh meningkatnya volume ekspor, melainkan dari adanya kenaikan harga komoditas global.
Permintaan Lesu
Namun, dari sisi permintaan, indikator konsumen mengirim sinyal sebaliknya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September berada di level 118,1, turun dari 118,5 pada bulan sebelumnya.
Penurunannya memang tipis, tapi jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, terlihat bahwa kelompok berpengeluaran rendah (Rp1-2 juta per bulan) sedang tertekan, dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) berada di level pesimis 93,2, setelah turun 1,8 poin. Bagi kelompok ini, tak cuma pesimis terhadap kondisi ekonomi, tapi juga kian pesimis terkait kondisi penghasilan saat ini, yakni 99,9 turun dari 102,6.
Pada bulan yang sama, penjualan mobil domestik turun dari 81,756 unit menjadi 79.538 unit, atau sekitar 2,7% mtm. Penurunan penjualan kendaraan ini juga sejalan dengan adanya penurunan keyakinan terhadap penghasilan saat ini dari kelompok pengeluaran menengah Rp3,1-Rp4 juta. Ditambah, Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) merosot di hampir semua kelompok pengeluaran.
Memang, data Penjualan Riil mengalami kenaikan. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI), Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 1,3% yoy pada Agustus. Naik dari pertumbuhan Juli sebesar 1,1%. Sedangkan, secara bulanan indeks total juga naik 1,7 poin dari 224,9 jadi 226,5.
Tapi perolehan ini datang dari membaiknya penjualan di kelompok barang yang sebelumnya mengalami kontraksi. Seperti, Peralatan Informasi dan Komunikasi yang cukup signifikan.
Sementara, sebagian besar kelompok barang masih mencatat kontraksi. Seperti Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terkontraksi 5,7%, diikuti Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya kontraksi 5,7%. Bahkan, kelompok Sandang terkontraksi paling dalam, sebesar 12,4% secara tahunan, dan merosot 15,2 poin secara bulanan.
Kondisi Keuangan Konsumen
Dompet konsumen juga terlihat kembang kempis. Rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi naik menjadi 74,9%, dari 74,2%. Sementara itu, rasio tabungan pada setiap kelompok pengeluaran tercatat turun, bahkan pada kelompok pengeluaran tinggi yang di atas Rp5 juta per bulan.
Selain itu, keyakinan konsumen terkait penghasilan juga memburuk, kompak di semua kelompok tingkat pendidikan. Keyakinan kelompok dengan pendidikan sarjana anjlok paling dalam yakni -8,1 poin, disusul pascasarjana turun -7,5 poin, lalu akademi/diploma turun -6,8 poin, dan SMA turun -2,7 poin.
Sehingga, meskipun indikator ekonomi secara agregat masih mencatat pertumbuhan, tapi kondisi rumah tangga berkata sebaliknya. Daya beli tergerus, keyakinan memudar. Kondisi ini diperburuk dengan inflasi yang menghangat naik jadi 3,28%, dari sebelumnya 3,19%.
Survei Bloomberg memperkirakan inflasi akan kembali naik pada kuartal IV-2026 jadi 3,4% yoy, naik dari proyeksi sebelumnya 3,2%. Di tengah kondisi ini, pelemahan daya beli berpotensi terus berlanjut dan menahan pertumbuhan ekonomi RI.
Belanja Pemerintah
Di tengah perlambatan ini, pemerintah menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan ekonomi. Mengacu data BPS, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% secara tahunan di kuartal II-2026, di saat konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 5,06%. Angka tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah jadi salah satu sumber dorongan yang kuat.
Data terbaru bahkan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2026, belanja pemerintah sudah tumbuh 29% menjadi Rp1.791,5 triliun. Konsumsi itu terdiri dari Rp912,4 triliun untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp879,1 triliun non-K/L.
Belanja K/L tercatat bahwa, sebesar Rp259 triliun untuk belanja pegawai (+21,7% yoy), Rp389 triliun (+67,5% yoy) untuk belanja barang, dan sebesar Rp159,8 triliun (+14,3%) untuk belanja modal.
Namun, untuk belanja bantuan sosial kenaikannya tidak sebesar itu. Belanja bansos sepanjang tahun ini hanya naik 3,4%, menjadi Rp104,5 triliun dari periode sama tahun lalu Rp101,1 triliun.
Sementara, untuk belanja non-K/L ikut naik 25,08% dari Rp702,8 triliun di periode sama tahun lalu jadi Rp879,1 triliun. Sedangkan, belanja subsidi ikut naik dari Rp149,4 triliun jadi Rp177,1 triliun.
Belanja pemerinttah memang isntrumen penting dalam menjaga momentum. Tapi, pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan tidak bisa selamanya bergantung pada percepatan belanja pemerintah.
Peran APBN seharusnya melampaui dari sekarang yang dominan sebagai penopang permintaan atau konsumsi jangka pendek menjadi katalis investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.
(dsp/aji)
