Untuk mengatasi ketimpangan ini, dorongan investasi pada pembenahan konektivitas logistik serta percepatan hilirisasi komoditas utama menjadi kebutuhan yang mendesak bagi daerah-daerah di Sumatra.
Ketersediaan infrastruktur pendukung di sekitar KEK di Sumatra perlu dioptimalkan agar tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah, melainkan mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.
“Dengan integrasi data dari BPS ini, pemerintah daerah bersama kementerian terkait diharapkan dapat merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) guna merangsang diversifikasi ekonomi di wilayah Sumatra agar mampu bersaing dengan kawasan Jawa dan Sulawesi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa daerah-daerah yang berbasis industri manufaktur terbukti mampu tumbuh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
"Daerah-daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat, kawasan industrinya bagus, itu tumbuhnya sangat-sangat bagus. Sehingga ini menjadi basis bagi pemerintah untuk perumusan kebijakan ke depan," jelas Dradjad.
Sebagai perbandingan, kawasan industri di Jawa Tengah seperti Kendal dan Batang mampu tumbuh di atas 8% berkat topangan manufaktur dan keberadaan KEK.
Di sektor pertanian dan pangan, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di Sulawesi Selatan juga mampu tumbuh mendekati 7% karena berhasil meningkatkan nilai tambah dan memasukkan investasi industri pengolahan.
Model replikasi nilai tambah industri dan peningkatan produktivitas inilah yang dinilai mendesak untuk diterapkan di wilayah Sumatra, agar tidak sekedar bergantung pada ekspor bahan mentah kelapa sawit maupun tambang.
Pemerintah optimistis apabila replikasi kawasan industri dan pengolahan hasil komoditas berjalan di daerah-daerah penopang Sumatra, maka target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% pada 2027 sangat realistis untuk dicapai.
"Kalau ini bisa kita replikasi, dan insyaallah bisa, target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6% itu insya allah amat sangat feasible, amat sangat bisa dicapai. Bahkan bisa lebih tinggi," pungkas Dradjad.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Kemenko Perekonomian bersama BPS berencana melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga demi menyisir data aktivitas perusahaan daerah serta BUMN yang belum tercatat sempurna. Pembenahan data ini diharapkan mampu menghasilkan formula insentif kebijakan yang tepat sasaran bagi akselerasi industri di Sumatra.
(smr/ell)
