Guna memenuhi target penerbitan neto tahun ini sebesar Rp799,5 triliun, pemerintah masih memikul sisa kebutuhan pembiayaan sekitar Rp300 triliun, setelah pembiayaan neto hingga September baru terealisasi sebesar Rp497,5 triliun.
Di sisi lain, kondisi pasar sekunder terus mencatatkan kenaikan imbal hasil. Yield SBN tenor 10 tahun merangkak naik dari posisi 6,01% pada akhir 2025 menjadi sekitar 7,24% pada pekan lalu.
Walaupun rerata yield sepanjang tahun berjalan tercatat sekitar 6,6%—masih di bawah asumsi APBN sebesar 6,9%—level pasar saat ini sudah berada sekitar 61 basis poin di atas rata-rata tersebut.
Pada gelaran lelang SUN tanggal 13 Oktober, yield tenor 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 7,15% hingga 7,35%, dan berpotensi mencapai level 7,4% pada akhir 2026.
Penyempitan selisih (spread) antara SBN dan US Treasury menjadi 188 basis poin juga dinilai bukan disebabkan oleh penguatan fundamental SBN, melainkan akibat lonjakan yield US Treasury ke level 5,28%—posisi tertinggi dalam kurun waktu hampir 23 tahun terakhir. Kondisi ini menipiskan bantalan risiko global sehingga tekanan terhadap yield domestik diperkirakan tetap tinggi.
“Sebenarnya ini strategi pengelolaan utang (refinancing), pemerintah berupaya menyeimbangkan antara faktor biaya dan risiko. Langkah prioritas difokuskan pada penerbitan SBN rupiah di pasar domestik melalui manajemen utang aktif demi menekan beban bunga serta memperbaiki profil jatuh tempo,” jelasnya.
Pemerintah Masih Punya Ruang Gerak
Meski begitu, Yusuf menilai jika pemerintah sesungguhnya masih memiliki ruang gerak yang memadai untuk menahan tekanan yield atau imbal hasil SBN yang tinggi di pasar keuangan. Kondisi ini didukung oleh posisi kas pemerintah yang masih mencatatkan kelebihan signifikan dari realisasi pembiayaan.
Yusuf menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi pembiayaan pemerintah telah mencapai Rp493,3 triliun. Sementara itu, defisit anggaran baru menyentuh angka Rp319 triliun, sehingga terdapat kelebihan kas sebesar Rp174 triliun.
“Keberadaan cash buffer tersebut memberi pemerintah opsi fleksibel untuk tidak memenangkan seluruh penawaran lelang apabila yield yang diminta investor dianggap terlalu mahal,” ungkap Yusuf.
Melalui strategi prefunding, pemerintah dapat menahan frekuensi maupun jumlah penerbitan utang saat permintaan pasar sedang melemah. Langkah serupa sebelumnya pernah diterapkan dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun guna menekan kebutuhan penerbitan utang baru di akhir tahun.
Meski memiliki bantalan kas, Yusuf mengingatkan adanya tantangan pengetatan likuiditas di pasar domestik. Hal ini terlihat dari penurunan total penawaran lelang SBN pada 29 September lalu yang hanya mencapai Rp42,87 triliun, turun dibanding Rp60,96 triliun pada dua pekan sebelumnya.
Selain itu, kenaikan BI Rate hingga 5,75% memberikan alternatif penempatan dana yang lebih menarik bagi perbankan.
Di sisi lain, porsi kepemilikan asing pada SBN yang saat ini tersisa sekitar 13% hingga 14% memang mampu meredam risiko pembalikan modal mendadak (sudden outflow).
“Kondisi tersebut sekaligus membuat pemerintah semakin tergantung pada basis investor dalam negeri,” tambahnya.
Yusuf menambahkan bahwa risiko jangka menengah berfokus pada struktur jatuh tempo dan biaya peremajaan utang (refinancing). Penggunaan instrumen jangka pendek seperti SPN dan SPNS dapat menekan biaya bunga saat ini, tetapi meningkatkan beban penyerapan utang pada periode berikutnya.
Selain itu, volatilitas nilai tukar turut membayangi, di mana setiap pelemahan rupiah sebesar 1% berpotensi menambah nilai SBN valas sekitar Rp18,5 triliun.
Mengenai koordinasi dengan Bank Indonesia, Yusuf menekankan pentingnya transparansi agar intervensi pasar tidak dipersepsikan sebagai monetisasi utang yang justru bisa menaikkan premi risiko. Kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi faktor kunci dalam menahan lonjakan yield.
Dampak beban bunga utang diproyeksikan akan lebih terasa pada 2027, di mana alokasi anggaran bunga utang membengkak menjadi Rp650,3 triliun atau naik 11,69% dari outlook 2026 yang sebesar Rp582,2 triliun. Angka tersebut mengambil porsi hingga 19% dari total penerimaan negara. Kenaikan ini dipicu oleh asumsi yield APBN 2027 yang dipatok 6,9%, padahal yield pasar saat ini sudah bertengger di atas 7,1%.
Efek akumulasi penerbitan utang pada kuartal IV tahun ini, ditambah potensi premi suku bunga dan pengaruh kurs utang luar negeri, diperkirakan memberikan tambahan beban bunga sekitar Rp7 triliun hingga Rp10 triliun pada 2027.
“Meski nominalnya terlihat kecil dibanding total belanja bunga, tambahan beban tersebut cukup signifikan karena setara dengan sepertiga hingga separuh dari target defisit keseimbangan primer 2027 yang dirancang sebesar Rp20,9 triliun,” jelasnya.
Sebelumnya, Kemenkeu membeberkan strategi untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan mencapai 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir tahun. Di antaranya, dengan menerbitkan 12 surat utang dan menarik pinjaman menjelang akhir tahun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan pemerintah masih mempunyai kesempatan untuk melelang 12 surat utang pada kuartal IV-2026.
"Saat ini, strategi kita adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan skenario defisit 2,85%. Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan di kuartal IV-2026, beberapa issuance akan masih kita lakukan," ujar Suminto saat konferensi pers APBN, di kantor Kemenkeu, Jumat (9/10/2026).Suminto menjelaskan ada 12 SBN reguler yang terjadwal untuk dilelang. Rinciannya, enam kali Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Kita masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler setiap hari selasa. Jadi 6 kali lelang SUN dan 6 kali lelang SBSN di kuartal keempat," jelasnya.
Selain lelang reguler, Suminto menyebut pemerintah juga telah menjadwalkan penerbitan SBN ritel, yakni Saving Bond Retail (SBR) 015 untuk konvensional dan Sukuk Tabungan (ST) 017 untuk instrumen syariah.
Tak hanya itu, pemerintah juga berpotensi menarik pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral sebesar US$1,8 miliar. Menurut Suminto, pinjaman tersebut siap ditarik pada kuartal IV-2026.
"Selain itu kami juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari bilateral dan multilateral sebesar US$1,8 miliar siap untuk ditarik di kuartal keempat," imbuhnya.
(smr/ell)
