Pemerintah bersama PT PLN (Persero) menetapkan target jangka panjang untuk membangun hingga 62.918 unit SPKLU pada 2030 guna mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Kebutuhan Listrik
Putra menambahkan kebutuhan daya listrik untuk operasional truk komersial jauh lebih besar dibandingkan dengan mobil penumpang biasa.
Truk listrik komersial memerlukan baterai berkapasitas ratusan kilowatt-hour (kWh) serta fasilitas ultra-fast charging dengan daya di atas 150 kW hingga 350 kW agar proses pengisian tidak mengganggu jam operasional logistik.
Dengan demikian, kebutuhan SPKLU atau depot khusus pengisian daya skala industri dipastikan akan meningkat signifikan seiring dengan bertambahnya populasi kendaraan berat berbasis baterai di jalan raya.
Menurut Putra, PLN harus memperluas jangkauan SPKLU dan memperkuat jaringan kelistrikan khusus depot armada jika pemerintah serius ingin menekan konsumsi BBM jenis solar BBM subsidi maupun nonsubsidi.
Namun, dia menggarisbawahi pertumbuhan demand atau permintaan terhadap fasilitas charging truk akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan niat ekspansi dari masing-masing pelaku industri.
“Pengguna truk listrik ini kan industri tertentu. Bukan seperti motor/mobil listrik milik pribadi atau angkutan umum. Jadi demand-nya juga akan tergantung pada kebutuhan industri yang memakai,” jelas Putra.
Sebelumnya, lembaga riset WRI mengatakan adanya potensi penghematan hingga Rp161 triliun terbuka jika kendaraan logistik di Indonesia beralih dari solar ke truk listrik.
WRI Indonesia memperkirakan elektrifikasi angkutan barang dapat menekan beban fiskal sekitar Rp161,36 triliun pada periode 2030—2035 dibandingkan dengan skenario business as usual (BAU).
Simulasi tersebut juga memperkirakan konsumsi diesel dapat berkurang hingga 77,9 juta kiloliter (kl) dalam periode yang sama.
Meski menawarkan potensi penghematan besar, penggunaan truk listrik belum bisa dilakukan secara instan. Pelaku industri logistik masih mempertimbangkan kemampuan kendaraan sekaligus ekosistem pendukung sebelum beralih dari truk berbahan bakar solar.
Adapun, terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian pelaku industri. Keduanya adalah keandalan kendaraan beserta infrastruktur pendukung serta harga truk listrik yang saat ini masih relatif mahal.
Persoalan jarak tempuh juga menjadi penting karena truk logistik beroperasi untuk perjalanan dengan jarak dan beban yang berbeda-beda.
Untuk itu, ketersediaan charging station di jalur distribusi menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah kendaraan listrik bisa digunakan secara optimal.
WRI menilai kebutuhan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan sektor angkutan barang. Dalam kajiannya, konsumsi diesel nasional tercatat mencapai 38,57 juta kl pada 2024, sementara kendaraan berat menyumbang sekitar 31,7% emisi transportasi nasional.
Pemerintah sendiri sudah menjalankan strategi lain untuk menekan ketergantungan terhadap solar melalui mandatori biodiesel B50.
Program yang mulai diterapkan pada 2026 itu menggunakan campuran 50% biodiesel berbasis sawit dan 50% solar, dengan pemerintah memproyeksikan penghematan devisa hingga Rp170 triliun.
(smr/wdh)
