Selain itu, BI semakin mengombinasikan intervensi pasar tunai dengan transaksi berjangka, sehingga tekanan rupiah tidak seluruhnya diterjemahkan menjadi pengurangan cadangan devisa secara langsung.
“Ke depan, kami memperkirakan cadangan devisa masih menghadapi tekanan hingga akhir 2026, dengan kisaran sekitar US$143–147 miliar,” ramal Josua.
Tekanan terutama berasal dari tingginya imbal hasil surat utang Amerika Serikat, kemungkinan pengetatan kebijakan suku bunga bank sentral AS lebih lanjut, ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, serta harga minyak yang masih tinggi.
Dari dalam negeri, kebutuhan impor yang meningkat dan potensi perlambatan ekspor dapat memperlebar defisit transaksi berjalan. Sehingga Ia memperkirakan defisit transaksi berjalan mencapai sekitar 2,49% PDB pada 2026, dibandingkan hanya 0,09% pada 2025.
Kondisi ini menurutnya akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan dari luar negeri, sementara arus modal asing masih rentan terhadap perubahan sentimen global.
Meskipun demikian, posisi cadangan devisa sebesar US$146,3 miliar masih relatif memadai karena setara 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
“Jadi, risiko utamanya saat ini bukan kekurangan cadangan devisa secara mendadak, melainkan kemungkinan penurunan yang berlangsung terus-menerus apabila tekanan rupiah, arus keluar modal, dan defisit transaksi berjalan terjadi secara bersamaan,” katanya.
Strategi Perkuat Devisa
Josua menjelaskan, untuk memperkuat cadangan devisa, strategi pemerintah dan BI perlu diarahkan pada peningkatan pasokan devisa yang berkelanjutan, bukan sekadar menambah cadangan melalui pinjaman luar negeri.
Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengoptimalkan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat insentif konversi devisa ke rupiah, serta memperluas transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal untuk mengurangi kebutuhan dolar AS.
“Namun, perlu dipahami bahwa penempatan devisa ekspor di perbankan domestik tidak otomatis menambah cadangan devisa BI; peningkatan cadangan baru terjadi apabila terdapat transaksi yang menambah aset cadangan BI,” kata Josua.
Karena itu, menurutnya kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan penguatan pasar valuta asing dan pembelian devisa oleh BI secara terukur ketika kondisi pasar memungkinkan.
Pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan investor melalui kepastian kebijakan, disiplin fiskal, dan percepatan realisasi investasi langsung asing, karena investasi produktif cenderung lebih stabil dibandingkan investasi portofolio jangka pendek.
Sementara itu, penggunaan cadangan devisa untuk intervensi harus tetap terukur, dengan tujuan meredam gejolak nilai tukar yang berlebihan, bukan mempertahankan rupiah pada tingkat tertentu dengan mengorbankan cadangan devisa secara terus-menerus.
Dalam jangka menengah dan panjang, penguatan cadangan devisa harus bertumpu pada kemampuan perekonomian menghasilkan devisa secara mandiri.
Pemerintah perlu memperbesar ekspor manufaktur bernilai tambah tinggi, memperdalam hilirisasi yang benar-benar meningkatkan nilai ekspor bersih, memperkuat penerimaan jasa dan pariwisata, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi melalui peningkatan produksi domestik dan pengembangan energi alternatif.
“Yang perlu diperhatikan, hilirisasi tidak otomatis memperkuat devisa apabila kegiatan produksinya masih membutuhkan impor mesin, bahan baku, dan pembayaran kewajiban luar negeri dalam jumlah besar,” kata Josua.
Karena itu, menurut Josua keberhasilan dari upaya tersebut perlu dinilai berdasarkan tambahan penerimaan devisa bersih, bukan hanya nilai ekspor bruto.
“Pada akhirnya, ketahanan cadangan devisa yang sehat bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya saldo yang dimiliki BI, tetapi oleh kemampuan Indonesia menghasilkan penerimaan devisa yang cukup untuk membiayai impor, memenuhi kewajiban luar negeri, dan menjaga stabilitas rupiah tanpa terus bergantung pada tambahan utang maupun intervensi yang besar,” tutupnya.
(red/ell)
