Mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), ESI menyebut penetrasi pasar truk listrik saat ini masih berada pada tahap awal.
Angka penjualannya pun masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan total populasi kendaraan listrik nasional yang telah menembus 541.678 unit per Agustus 2026.
Selain faktor kesiapan daya, pertimbangan biaya juga menjadi salah satu alasan transisi truk listrik berjalan moderat.
“Harus dipertimbangkan juga kalau mau ekspansi, untuk kelas truk ini cukup tinggi harga investasi awalnya,” tambah Putra.
Dari sisi teknis, truk listrik kategori heavy-duty (seperti konfigurasi 6x4) di Indonesia umumnya dibekali paket baterai berkapasitas raksasa antara 282 kWh hingga 422 kWh.
“Besaran daya ini dirancang untuk menopang daya angkut [payload] hingga 26 ton dengan jarak tempuh kisaran 120 km sampai 200 km dalam sekali pengisian daya penuh,” tambahnya.
Meski adopsinya masih terbatas, implementasi riil truk listrik sepanjang 2026 mulai menunjukkan tren positif, terutama pada sektor logistik perkotaan dan operasional tertutup seperti area pertambangan.
Produsen otomotif kini mulai mendistribusikan armada commercial EV, seperti Fuso eCanter, untuk rute distribusi logistik di wilayah Jabodetabek. Langkah ini terbukti mampu memangkas biaya energi hingga sekitar 41%.
Sementara itu, penggunaan truk listrik berat juga mulai diuji coba di kawasan tambang dengan dukungan infrastruktur ultra-fast charging serta pelatihan pengemudi untuk menunjang transisi ke industri hijau.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia diproyeksi mampu menghemat subsidi solar hingga Rp161,36 triliun jika mengadopsi kendaraan berat listrik atau heavy-duty electric vehicle (HDEV) alias truk listrik.
Hal ini terungkap dari riset WRI Indonesia bertajuk Mencapai Swasembada Energi Melalui Dekarbonisasi Angkutan Barang di Indonesia, yang dilihat Rabu (7/10/2026).
"Tren penurunan volume bahan bakar diesel ini [akibat peningkatan komposisi biodiesel] akan sejalan dengan pengeluaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah, di mana penghematan nilai subsidi pada diesel [B0] diperkirakan akan mencapai Rp161,36 triliun atau setara dengan 31,34 juta Kl pada periode waktu 2030—2035," bunyi riset tersebut.
WRI memandang adopsi truk listrik diperlukan untuk mengintervensi tren peningkatan kebutuhan diesel secara struktural demi menjaga tren pengendalian terhadap subsidi maupun kompensasi.
Terlebih, penurunan solar tidak terlalu signifikan, meski produk akhir sudah menggunakan B50 (50% biodiesel dan 50% diesel B0).
WRI memproyeksikan tingkat permintaan akan kebutuhan konsumsi bahan bakar diesel akan meningkat setiap tahun, dengan asumsi implementasi B50 dimulai 2026, sehingga komposisi biodiesel terlihat lebih tinggi sejak 2026 dan penggunaan B0 menurun secara volume.
Apabila proyeksi permintaan transportasi diseimbangkan ke seluruh sektor, kebutuhan diesel nasional diproyeksikan tetap meningkat usai tahun 2024, meski volume B0 menurun akibat peningkatan bauran menuju B50.
"Peralihan sebagian populasi HDV [heavy-duty vehicle] ke kendaraan listrik akan menurunkan permintaan diesel sektor angkutan darat serta memperkuat pengendalian subsidi dan impor," kata analisis tersebut.
Berdasarkan proyeksi WRI, nilai penghematan dari total volume bahan bakar solar dalam periode 2030—2035 diperkirakan mencapai 77,9 juta kiloliter (kl) atau ekuivalen Rp930,9 triliun secara nilai perekonomian yang bisa dihemat dari pembelian jenis energi tersebut.
Untuk 2035 dan seterusnya, tren penurunan subsidi solar diperkirakan akan makin membaik ke depannya seiring dengan penurunan pada total bahan bakar diesel yang akan diganti dengan sumber energi lain, yakni energi listrik.
Selain itu, kebutuhan atas impor solar diproyeksikan akan perlahan menurun, seiring dengan menurunnya kebutuhan bahan bakar distilat.
Lalu, pada 2034 dan seterusnya diproyeksikan realisasi produksi solar dalam negeri akan mencukupi kebutuhan solar, sehingga kebutuhan impor terus menurun, dan menghilangkan kebutuhan impor pada tahun 2035—2040.
"Hal ini menunjukkan skenario ini akan melepaskan ketergantungan sumber solar dari aktivitas impor secara berkelanjutan," kata analisis WRI.
(smr/wdh)
