Kondisi ini membuat nelayan di berbagai daerah, seperti Selakau di Kabupaten Sambas, mendesak adanya penambahan titik penyaluran seperti SPBU terapung agar aktivitas melaut tidak terhenti.
Masalah ketersediaan BBM di wilayah Kalbar ternyata tak hanya menimpa sektor perikanan. Di Kabupaten Melawi, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Melawi melaporkan telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina dan pengelola SPBU pada Selasa (6/10/2026) guna merespons maraknya antrean panjang akibat kelangkaan dan potensi penyalahgunaan BBM.
Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, menegaskan bahwa penanganan distribusi harus dilakukan secara bersama-sama.
Usai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi Januardi Usfa mengatakan rapat tersebut merupakan bentuk tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat mengenai kelangkaan dan keterbatasan BBM.
"Kita ingin memastikan distribusi BBM di Kabupaten Melawi berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pengawasan harus dilakukan bersama agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan kondisi ini dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan," ucap Hendegi dikutip dari keterangan tertulis Kabupaten Melawi, Kamis (8/10/2026).
Guna menertibkan penyaluran BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, Pemkab Melawi dan pihak terkait menyepakati sejumlah langkah tegas, mulai dari penyeragaman jam operasional SPBU, pembatasan kuota harian, hingga skema penjualan berdasarkan nomor polisi ganjil-genap.
Selain itu, SPBU dilarang melayani tangki modifikasi, jeriken tanpa surat rekomendasi resmi, serta pembeli yang melakukan pengisian berulang dalam sehari.
Fenomena serupa juga terjadi di Pulau Sulawesi. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulsel pada Selasa (6/10/2026) untuk menyuarakan keluhan masyarakat terkait kelangkaan Pertalite hingga elpiji 3 kilogram.
Koordinator aksi HMI, Deby Akbar Tamrin menilai Surat Edaran Bupati Polman belum efektif mengurai antrean di SPBU. Ia menduga adanya ketimpangan antara data pasokan resmi dan realisasi di lapangan.
"Berdasarkan data yang kami kaji, dalam seharinya pasokan BBM di Polewali Mandar sebesar 16 ton, namun faktanya hanya 8 ton," tegasnya dikutip dari rilis HMI Polman, Kamis (8/10/2026).
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Polman, Agusnia Hasan Sulur menyampaikan Pemkab telah membentuk satgas untuk menindak fenomena pelangsir dan pengecer yang menjual BBM dengan harga tinggi.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menyatakan bakal mengoordinasikan penerapan sistem ganjil-genap mengekor daerah lain di Sulsel, sekaligus mengajak mahasiswa dan Satgas untuk turun langsung mengawasi SPBU di lapangan.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok BBM nasional masih berada di level aman yaitu level 18 hingga 20 hari.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan antrean BBM di sejumlah daerah disebut bukan disebabkan kekosongan stok.
"Dari sisi ketahanan stok, 18 sampai 20 hari selalu tersedia dan kami juga selalu bekerja sama dengan Pemda dalam rangka memitigasi kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan," ujar Laode dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipantau melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menurut Laode, antrean BBM yang terjadi di lapangan lebih disebabkan kendala distribusi, salah satunya dampak El Nino. Kondisi tersebut menghambat proses pengiriman BBM ke sejumlah wilayah.
"Jadi, kalaupun kemudian terjadi antrean, antrean lebih disebabkan bukan karena ketahanan stok, tapi karena salah satunya, misalnya adalah kondisi El Ninõ," katanya.
Laode mencontohkan distribusi BBM melalui jalur sungai yang terganggu karena kondisi sungai mengering. Akibatnya, pengiriman harus dialihkan menggunakan truk melalui jalur darat.
Perubahan moda transportasi tersebut membuat kapasitas angkut BBM menurun. Pengiriman melalui kapal di jalur sungai mampu mengangkut BBM dalam jumlah lebih besar dibandingkan truk.
"Contohnya misalnya lewat sungai, sungainya kering, lalu dikirim pakai truk, dan truknya ini kapasitasnya tidak sebesar kalau kita mengirimkan dengan menggunakan kapal-kapal di sungai. Itu salah satu contoh kenapa terjadi antrean," jelasnya.
Selain memastikan ketersediaan stok, Laode menegaskan pemerintah tetap menahan harga BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan solar. Dengan demikian, tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga inflasi, mengingat Pertalite dan solar banyak digunakan masyarakat, termasuk nelayan dan petani.
"Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani," kata Laode.
(smr/ros)
