Kang membantah klaim tersebut.
"Secara faktual, keliru dan tidak pantas bagi seorang pejabat dari kantor kepresidenan Ukraina untuk secara terbuka menyatakan, dengan mengutip laporan The Guardian, bahwa Korea Selatan membantu mengatasi kekurangan bahan bakar Rusia dan dampak dari berkurangnya kapasitas pemurnian minyak negara tersebut," kata Kang. "Klaim semacam itu didasarkan pada transaksi individual yang fakta-fakta pentingnya—seperti pihak yang terlibat dalam perdagangan, negara asal, dan pengguna akhir—belum diverifikasi."
Sementara Korea Utara (Korut) telah mengirim pasukan untuk membantu perang Vladimir Putin di Ukraina, Seoul sejak lama menolak seruan dari negara-negara Barat untuk memanfaatkan persediaan militernya yang besar dengan mengirimkan senjata atau amunisi secara langsung ke Ukraina. Korsel memilih membantu Kyiv melalui bentuk bantuan lainnya.
Saling bantah tersebut terjadi di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara Korsel dan Ukraina setelah Seoul menuntut permintaan maaf secara terbuka dari Kyiv karena diduga melanggar kesepakatan untuk merahasiakan pemindahan tawanan perang asal Korut ke Korsel.
Meskipun minyak olahan tidak termasuk dalam kontrol ekspor Kosel terhadap Rusia, Kang mengatakan Seoul sedang meninjau kepatuhan terhadap peraturan terkait dan akan mengambil tindakan yang diperlukan jika ditemukan adanya pelanggaran.
Perselisihan terbaru itu mencuat setelah Presiden Volodymyr Zelenskyy dalam pidatonya di Majelis Umum PBB bulan lalu mengatakan Ukraina baru-baru ini mengirim dua tentara Korut yang ditangkap pasukan Ukraina ke Korsel. Seoul mengatakan Kyiv mengungkap pemindahan tersebut dan melanggar kesepakatan kerahasiaan tanpa konsultasi yang memadai.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun mengatakan pada Selasa bahwa pihak Ukraina telah menyampaikan pesan yang berisi permintaan maaf. Namun, Seoul menilai permintaan tersebut belum memadai dan sedang mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk menarik kembali duta besarnya dari Kyiv.
(bbn)
