Bank Dunia mencatat laju tersebut sebagai rata-rata pertumbuhan dua kuartal terkuat sejak 2022. Penguatan ini berasal dari konsumsi dan lonjakan belanja pemerintah pada awal tahun.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengamini hal tersebut. Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) tumbuh menjadi Rp912,4 triliun per 31 Agustus 2026. Dengan rincian, belanja barang naik 67,6% menjadi Rp389 triliun, belanja modal ikut naik 14,3% menjadi Rp159,8 triliun.
Belanja barang di antaranya termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp131,3 triliun, penyaluran dana BOS swasta sebesar Rp10,1 triliun, insentif biodiesel sebesar Rp21,4 triliun, dan stabilisasi pangan Rp3,3 triliun.
Di sisi lain, belanja pegawai juga ikut naik 21,7% jadi Rp259 triliun. Namun, belanja bansos hanya naik tipis 3,4% menjadi 104,5 triliun dari Rp101,1 triliun di tahun 2025.
Bank Dunia mencatat bahwa ramp-up program prioritas dan investasi yang terkait dengan negara serta adanya subsidi energi menjadi penopang aktivitas ekonomi RI. Namun, Bank Dunia menggarisbawahi, kombinasi kebijakan tersebut telah meningkatkan ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
"Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan defisit transaksi berjalan yang diproyeksikan melebar menjadi 1,5% dari PDB pada 2026. Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap berada di sekitar batas atas kisaran target bank sentral," kata Laporan Bank Dunia.
Kerentanan Fiskal
Bank Dunia menilai, besarnya ekspansi fiskal pada lima bulan pertama tahun 2026 terlihat dari belanja pemerintah yang tumbuh 34% secara tahunan, jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan negara yang sebesar 19%.
Belanja yang lebih agresif itu terutama didorong oleh program MBG, pembayaran kompensasi energi yang dilakukan lebih cepat, front-loading belanja pemerintah, serta meningkatnya tekanan subsidi energi.
Kemenkeu mencatat realisasi subsidi dan kompensasi Rp331,4 triliun atau setara dengan 74,2% dari APBN, hingga 31 Agustus 2026.
Dalam catatan Bank Dunia, belanja pemerintah telah mencapai 36% dari pagu awal APBN pada lima bulan pertama 2026, sekitar 8 poin persentase lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu.
Percepatan belanja ini, menurut Bank Dunia, memang dapat menopang pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi sekaligus meningkatkan risiko tekanan anggaran pada paruh kedua tahun 2026.
Defisit Mendekati Batas 3%
Dengan ekspansi belanja itu, Bank Dunia memperkirakan defisit fiskal Indonesia di tahun ini berada di kisaran 2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit itu tetap akan bertahan hingga tahun 2027, sebelum akhirnya turun tipis jadi 2,7% di tahun 2028, berdasarkan proyeksi Bank Dunia.
Bank Dunia menyebut, tekanan defisit utamanya berasal dari kombinasi kenaikan belanja subsidi energi dan program-program prioritas pemerintah.
Dengan begitu, ruang fiskal Indonesia memang masih tersedia, tetapi kian menyempit. Bank Dunia juga memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap PDB meningkat secara bertahap dari 40,5% pada 2025, menjadi 41,2% pada 2028.
Bank Dunia memperingatkan bahwa ketergantunagn terhadap stimulus fiskal tak dapat berlangsung lama dan tanpa batas. Apabila stimulus fiskal mulai moderat, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan sangat bergantung pada investasi swasta.
Karena itu, menurut Bank Dunia, penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tak cuma mempertahankan belanja pemerintah, tetapi juga memperkuat kemampuan dalam menarik investasi swasta masuk ke dalam mesin perekonomian.
Laporan tersebut juga menyoroti soal sumber dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berbeda dari kawasan Asia yang mendapat dorongan dari ekspor produk teknologi dan kecerdasan buatan (AI).
"Indonesia belum memperoleh manfaat dari integrasi ke dalam rantai nilai yang terkair dengan AI, tetapi pertumbuhan permintaan domestiknya masih sehat," sebut laporan Bank Dunia.
Tak seperti Malaysia, Vietnam, Thailand yang mendapat dukungan dari produk teknologi, Indonesia justru masih mengandalkan konsumsi domestik, program prioritas pemerintah, dan investasi yang terkait dengan program-progran tersebut.
Karena itu, meskipun Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI jadi lebih tinggi ke 5,2%, namun pekerjaan rumah pemerintah untuk merealisasikan dan memastikan pertumbuhan itu semakin berkualitas dengan adanya investasi swasta, dan peningkatan produktivitas serta kapasitas produksi, bukan oleh ekspansi belanja pemerintah dan subsidi.
(dsp)
