Para perunding berada di bawah tekanan yang semakin besar dalam apa yang disebut para pejabat sebagai salah satu fase tersulit sejauh ini, ketika aliansi Merz berupaya mendorong program reformasi komprehensif melalui parlemen tahun ini. Koalisi tersebut kesulitan memadukan keringanan pajak dengan pengendalian belanja, sementara rumah tangga dan dunia usaha menghadapi kenaikan biaya energi, iuran, dan berbagai pungutan.

Membuka Kembali Pembahasan Anggaran

Taruhannya dalam anggaran tersebut tidak hanya terkait kebijakan pajak. Penerimaan dari sejumlah kebijakan—bersama penghematan dari pengurangan tunjangan perumahan dan tunjangan orang tua serta biaya keringanan pajak penghasilan—sudah dimasukkan dalam rencana keuangan 2027, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena negosiasi berlangsung secara tertutup.

Artinya, setiap perubahan terhadap pungutan atau penghematan tersebut akan mengharuskan pemerintah membuka kembali pembahasan anggaran untuk mencari tambahan penerimaan atau melakukan pemangkasan belanja yang lebih besar. Skenario itu dapat mengancam stabilitas pemerintah ketika mereka berupaya mendapatkan persetujuan akhir parlemen atas anggaran pada November.

Kombinasi tersebut sangat sensitif bagi Merz, yang sebelum pemilihan tahun lalu menutup kemungkinan kenaikan pajak dengan alasan kebijakan tersebut akan merusak perekonomian. Tak lama setelah pemungutan suara, dia mendukung perubahan konstitusi yang membentuk dana infrastruktur senilai €500 miliar yang dibiayai utang serta sebagian besar mengecualikan belanja terkait pertahanan di atas 1% dari produk domestik bruto (PDB) dari pembatasan utang Jerman.

Kenaikan pajak dalam skala tersebut dapat menjadi titik kritis dan pada akhirnya mengancam posisi Merz sebagai kanselir, kata sejumlah sumber tersebut.

Usulan pungutan gula menjadi titik konflik pekan lalu ketika Kanselir Federal menghentikan pembahasan antarkementerian mengenai rancangan kebijakan yang diajukan Menteri Keuangan Lars Klingbeil, yang juga merupakan salah satu ketua Partai Sosial Demokrat. Detail proposal tersebut, yang diperkirakan akan dilanjutkan pekan ini, berbeda dari kerangka yang telah disepakati sebelumnya, menurut sejumlah pejabat pemerintah.

Pungutan tersebut, yang mendapat penolakan dari anggota parlemen dan kepala pemerintahan negara bagian dari partai Merz, belum dibatalkan, kata para pejabat yang meminta identitasnya dirahasiakan sesuai protokol pemerintah. Mereka mengatakan pemerintah tetap berkomitmen mengenakan pajak terhadap minuman berpemanis, tetapi tengah menegosiasikan kembali cakupan, tarif, dan waktu penerapannya.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan saat ini belum ada jalur yang jelas untuk meloloskan seluruh kebijakan dalam bentuk yang semula disepakati. Pejabat lainnya mengatakan koalisi tidak lagi dapat mengasumsikan bahwa anggaran akan disetujui sesuai jadwal pada November.

Perkiraan Kenaikan Pajak yang Sedang Dibahas

(bbn)