Joko menilai upaya pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim menghasilkan manfaat yang bersifat global. Karena itu, pembiayaannya juga seharusnya melibatkan dukungan internasional.
Sehingga sejalan dengan hal tersebut, menurutnya target iklim Indoensia tidak akan tercapai apabila pembiayaannya hanya bergantung pada APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kenapa? Karena kalau kita bisa mengelola emisi ini, sumber emisi ini yang menikmati seluruh dunia. Bayangkan yang menikmati seluruh dunia, tapi sumber pembiayaannya APBN. Yang enak siapa? Seluruh dunia. Banyak freerider nantinya. Jadi untuk membiayai NDC, jangan dari APBN," tegasnya.
Dengan demikian, kata Joko, Indonesia perlu mendorong skema kompensasi dan pendanaan global untuk membantu pencapaian target iklim nasional. Hal ini mengingat keberhasilan Indonesia menurunkan emisi akan memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat domestik, tetapi juga dunia secara luas.
(prc/del)
