Salah satu program yang telah dijalankan adalah asuransi Barang Milik Negara (ABMN). Program tersebut mulai berjalan pada 2025 dan melibatkan tiga kementerian.
Pertama, Joko mengatakan Sekretariat Negara telah mengasuransikan sejumlah aset, termasuk istana kepresidenan. Kemudian Kementerian Agama mengasuransikan madrasah dan sekolah keagamaan. Sementara Kementerian Kesehatan mengasuransikan rumah sakit umum daerah (RSUD).
"Termasuk yang ketika terjadi bencana Sumatera, BPDLH membayari premi asuransinya, ketika terjadi bencana kita mendapatkan pembayaran atas bencana," jelas Joko.
Dengan demikian, kata dia, mekanisme tersebut memungkinkan dana pembayaran klaim langsung digunakan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
Pada 2026, jumlah kementerian yang mengikuti program masih tiga kementerian, tetapi cakupan perlindungannya diperluas. Sementara pada 2027, Joko mengatakan jumlah kementerian yang bergabung ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 20 kementerian.
Harapannya, perlindungan ini nantinya tidak hanya mencakup bangunan milik pemerintah. Infrastruktur seperti jembatan, jalan, hingga pelabuhan juga berpotensi masuk dalam cakupan asuransi kebencanaan.
(prc/del)
