Araghchi juga mendesak negara-negara Eropa untuk membatalkan keputusan PBB tahun lalu yang kembali memberlakukan sanksi luas terhadap Iran. Menurut empat sumber, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang paling sensitif bagi Teheran, tetapi para pejabat Eropa menolak permintaan itu. Mekanisme yang dikenal sebagai snapback sanksi tersebut mulai diberlakukan pada September tahun lalu.
Pekan lalu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kepada CBS dalam program Face the Nation bahwa negaranya bersedia mengizinkan para inspektur kembali melakukan pemeriksaan. “Itu sepenuhnya benar,” ujarnya.
Namun, sebelumnya tidak diketahui bahwa Araghchi telah mengajukan gagasan tersebut selama beberapa hari kunjungannya di New York. Pekan ini, Donald Trump membantah laporan yang menyebut dirinya bersedia memberikan keringanan sanksi dan membebaskan dana Iran yang dibekukan sebagai imbalan atas konsesi terkait program nuklir Teheran.
AS sebagian besar telah menghentikan serangan militernya terhadap aset-aset Iran dan kini lebih mengandalkan blokade laut. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari citra satelit, tidak ada minyak mentah Iran yang dimuat ke kapal tanker sepanjang bulan lalu. Penurunan tersebut mengindikasikan Iran semakin enggan atau tidak mampu menguji blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhannya di Teluk Persia.
Meski AS mulai mengizinkan lebih banyak kapal tanker non-Iran melintasi Selat Hormuz, harga bensin dan solar di dalam negeri AS masih tinggi. Kondisi ini semakin menambah tekanan terhadap Trump dan Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu pada November. Washington telah menghubungi sejumlah negara untuk membahas pelepasan cadangan bahan bakar strategis dan tengah mempertimbangkan berbagai opsi guna menurunkan harga bahan bakar.
Sejumlah sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengingatkan bahwa Iran memiliki toleransi yang tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi semacam itu.
AS mengklaim Iran telah menyetujui pemulihan akses bagi inspektur nuklir ke negara tersebut sebagai bagian dari nota kesepahaman (MOU) pada Juni yang kemudian gagal. Saat itu, para pejabat Iran membantah klaim tersebut. Selain itu, tidak ada ketentuan mengenai akses inspektur nuklir dalam teks kesepakatan tersebut.
Perundingan damai antara AS dan Iran setelahnya juga gagal menghasilkan kesepakatan. Seperti dilaporkan Bloomberg pekan lalu, para pejabat Iran mulai meyakini bahwa kesepakatan tidak mungkin tercapai sebelum pemilihan paruh waktu AS. Kedua negara juga hanya mencatat sedikit kemajuan dalam perundingan yang berlangsung di New York.
MOU tersebut menuai kritik dari Partai Demokrat dan sejumlah anggota Partai Republik karena dinilai memberikan terlalu banyak kelonggaran finansial kepada Iran, terutama dalam bentuk keringanan sanksi. Pemerintah AS sebelumnya telah menyampaikan kepada para mediator bahwa kali ini Washington menginginkan komitmen tegas dari Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz serta konsesi terkait program nuklirnya, seperti dilaporkan Bloomberg.
Teheran mengklaim telah mengajukan tawaran untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari jika AS memberikan konsesi tertentu. Namun, Trump mengatakan telah menolak proposal tersebut. Para pemimpin Iran sebelumnya juga menyatakan bahwa AS harus mencabut blokade laut dan menghapus sanksi sebelum Teheran mengizinkan lebih banyak kapal melintasi jalur perairan tersebut.
(bbn)
