“Namun pada waktu yang bersamaan, sebagian anggota rombongan bersama pihak media bergerak menuju area kompleks rumah dinas tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada petugas yang ada di Lapas,” kata WIsnu dalam rapat kerja di Komisi XIII DPR, Senin (28/9/2026).
Dia mengklaim hal tersebut yang membuat terdapat kontak fisik dengan petugas, sebab sebagian rombongan berupaya memasuki area rumah dinas yang mengamankan area masuk ke wilayah tersebut.
Wisnu menambahkan, tim Ombudsman RI berada di wilayah tersebut kurang lebih sekitar 20 menit. Dia menyatakan Ombudsman mendatangi sejumlah rumah dinas, melakukan pengambilan dokumentasi, dan memberikan keterangan pers.
“Pukul 11.50 setelah meninggalkan area komplek rumah dinas, tim Ombudsman langsung melaksanakan konferensi pers bersama pihak media yang turut serta dalam rombongan tersebut di area halaman depan lapas kelas 2A,” ujar dia.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural temuan Ombudsman tentang dugaan hunian dan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, atau Lapas Cibinong.
Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan lima pejabat yang dimaksud adalah Kalapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto; Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP); Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik); Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib); serta Kepala Urusan Umum.
“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” ujar Rudi dalam konferensi pers, Sabtu (26/9/2026).
Rudi mengatakan lima pejabat tersebut yang membidangi barang-barang milik negara dan mengurus fasilitas di lembaga pemasyarakatan. Rudi mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan Ombudsman tentang dugaan hunian dan fasilitas mewah.
(azr/frg)
