Berdasarkan laporan Instagram @tkppontianak, Masyarakat setempat berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera menormalisasi distribusi BBM agar kegiatan transportasi serta aktivitas ekonomi warga tidak lumpuh.
Guna mengantisipasi kejadian serupa, Camat Semitau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) menjadwalkan pertemuan susulan pada Senin (28/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur Muspika Semitau, Sejiram, Suhaid, para pemilik kios, serta pengelola APMS untuk merumuskan mekanisme pelayanan BBM yang lebih tertib.
Pihak Kepolisian Resor Kapuas Hulu melalui Polsek Semitau juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, saling menghormati, dan mengedepankan musyawarah demi menjaga situasi keamanan yang kondusif.
Pertalite Langka
Masih di provinsi yang sama, @tkppontianak juga melaporkan antrean panjang kendaraan juga kembali mengular di SPBU Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada Sabtu (26/9/2026).
Warga mengeluh lantaran bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite bukan hanya susah didapat di SPBU, harga yang dijual pengecer pun tinggi, capai Rp25.000 per liter.
"Sudah hampir sebulan seperti ini, kami harus mengantre lama untuk beli Pertalite. Siang SPBU sudah tutup karena persediaannya sudah habis. Kami terpaksa beli di pengecer yang harganya sampai Rp25.000 per liter," ungkap seorang warga yang mengantre.
Menurutnya, seperti tak ada solusi dari pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan sanksi kepada SPBU yang menjual BBM ke pengecer.
Ditambah lagi, sebelumnya Pemkab Kapuas Hulu sudah menetapkan harga eceran tertinggi Pertalite hanya Rp15.000 per liter.
"Tak ada solusi konkret di lapangan, padahal bupati sudah mengeluarkan himbauan untuk menjual di harga Rp15.000 paling tinggi," tambahnya.
Pengecer Merajalela
Di wilayah lain, tepatnya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah mengidentifikasi maraknya penjualan BBM secara eceran menjadi salah satu penyebab utama mengularnya antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kota Atambua.
Dikutip dari laporan RRI, Senin (28/9/2026) Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Mickael Bria menjelaskan para pengecer kerap membeli BBM bersubsidi di SPBU secara berulang kali untuk dijual kembali kepada masyarakat.
Tindakan tersebut memicu peningkatan beban kebutuhan pengisian BBM di SPBU dan mengganggu hak masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Kita akan berupaya melakukan penertiban sehingga para pengecer tidak terus mengambil BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali. Ini penting agar masyarakat yang memang membutuhkan BBM bisa mendapatkan pelayanan dengan baik,” ungkapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu berencana mengambil langkah tegas berupa penertiban terhadap aktivitas penjualan BBM eceran agar BBM bersubsidi tidak dijadikan komoditas perdagangan kembali.
Selain langkah penertiban dan pengawasan distribusi, Pemkab Belu juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat konsumsi BBM masyarakat.
Evaluasi tersebut nantinya akan dijadikan bahan dasar untuk mengajukan usulan penambahan kuota BBM Kabupaten Belu kepada pemerintah pusat pada 2027.
Terkait dengan kelangkaan di dua provinsi ini, Bloomberg Technoz sudah menghubungi PT Pertamina Patra Niaga (PPN), tetapi belum mendapat tanggapan hingga berita ini diturunkan.
Sebelumnya, kelangkaan BBM juga sempat terjadi di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar hingga menyebabkan dari fenomena antrean mengular warga di sejumlah SPBU.
Kondisi ini sempat melumpuhkan mobilitas warga hingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberlakukan pembelajaran jarak jauh (daring).
Di Palu, Sulawesi Tengah, kelangkaan bahan bakar minyak terpantau turut memicu munculnya fenomena sosial baru berupa jasa titip (jastip) antrean BBM yang dimanfaatkan sebagian orang demi meraup keuntungan.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklarifikasi masalah ini bukan disebabkan oleh penipisan stok nasional, melainkan adanya peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke bersubsidi serta praktik penyalahgunaan oleh oknum yang menggunakan kendaraan bermotor dengan tangki modifikasi.
Menurut Bahlil, para oknum memodifikasi tangki kendaraan mereka, seperti mobil jenis Pajero hingga truk, agar mampu menampung BBM bersubsidi hingga kapasitas 700 liter sampai 1 ton dalam sekali pengisian.
"Ada oknum-oknum yang menggunakan mobil Pajero hingga truk dengan tangki rakitan besar berkapasitas 700 liter sampai 1 ton untuk isi minyak di situ. Kalau begini caranya, mau tunggu Menteri ESDM turun dari langit pun masalah tidak akan selesai. Ini yang terjadi. Bingung kita," ungkap Bahlil dalam agenda Innovation Technology for Social & Environmental Awards di Four Seasons Hotel Jakarta, Senin (14/9/2026).
Pada akhirnya, kata Bahlil, melalui koordinasi serta penguatan pasokan melalui penyediaan SPBU modular dan penambahan armada distribusi oleh Pertamina, situasi kelangkaan di Makassar secara berangsur membaik dan antrean BBM di sekitar 80% SPBU kini sudah mulai terurai dan kondusif kembali.
(smr/wdh)
