Negosiator AS dan Iran sebelumnya menjajaki kesepakatan yang akan membuat Teheran membuka kembali Selat Hormuz dan Washington mencabut blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut.
Kesepakatan itu akan serupa dengan nota kesepahaman yang dicapai kedua negara pada pertengahan Juni, yang kemudian menghasilkan gencatan senjata rapuh yang runtuh beberapa pekan kemudian.
Pada Sabtu, pasukan koalisi yang didukung Arab Saudi di Yaman mengatakan sistem pertahanan udara mereka mencegat dua drone yang diluncurkan Houthi menuju Riyadh, serta sebuah rudal balistik yang menargetkan wilayah perbatasan selatan Khamis Mushait. Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi mengatakan peringatan potensi bahaya juga dikeluarkan di Abha dan Jazan sepanjang malam.
Peringatan serangan udara dikeluarkan bagi warga Riyadh sepekan lalu, untuk pertama kalinya sejak puncak konflik pada Maret dan April. Sistem pertahanan udara mencegat rudal yang mengarah ke ibu kota Arab Saudi tersebut.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan upaya yang dipimpin AS untuk menekan ekonomi Iran mulai membuahkan hasil. Dia memuji Inggris, Turki, Oman, dan Uni Emirat Arab atas kerja sama mereka.
“Kami akan terus bekerja sama karena masih banyak yang harus dilakukan untuk mencegah Teheran menjalankan agenda terorisnya,” kata Bessent pada Sabtu dalam sebuah unggahan di X.
Sebelumnya, Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump memperkirakan akan melanjutkan kembali kampanye pemboman AS terhadap Iran setelah pemilu paruh waktu AS pada awal November dan skeptis terhadap kesediaan Iran untuk memenuhi tuntutannya.
Trump menolak menjawab pertanyaan mengenai apakah AS akan kembali melakukan pemboman setelah pemilu paruh waktu.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Rabu, mengatakan negaranya tidak akan mengizinkan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz selama sanksi dan blokade AS masih berlaku. Dia juga mengatakan Republik Islam Iran tidak akan melepaskan haknya untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan ekonomi.
(bbn)
