Yusuf berpandangan bahwa kewajiban penyimpanan stok dapat dibagi secara proporsional kepada seluruh badan usaha yang mengimpor dan menjual BBM di Indonesia.
"Biayanya semakin berat kalau ditanggung oleh APBN dan Pertamina saja, ketika harga minyak dan nilai tukar sedang tinggi," tambahnya.
Yusuf menilai skema iuran tersebut dapat memberikan sumber pendanaan yang lebih stabil tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN.
Dia juga menyoroti opsi kerja sama dengan negara produsen minyak untuk menyimpan pasokannya di Indonesia dengan imbalan hak beli prioritas saat terjadi krisis.
"Skema tersebut menambah ketersediaan stok tanpa mengharuskan pemerintah membeli seluruh minyak sejak awal," ungkap Yusuf.
Ia menambahkan bahwa minyak mentah lebih efisien digunakan sebagai cadangan jangka panjang karena memiliki daya simpan yang lebih tahan lama. Sementara itu, BBM jadi dan LPG dapat disalurkan sesuai kebutuhan melalui sistem rotasi.
"Pembangunan fasilitas juga bisa melibatkan swasta atau BUMN melalui skema sewa, sementara pembelian stok dilakukan bertahap ketika harga lebih rendah," tandasnya.
Untuk diketahui, saat ini ketahanan stok BBM Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara anggota ASEAN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa rata-rata stok BBM Indonesia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 20 hari.
Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang mampu menjaga cadangan hingga 90 hari.
“Jadi itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita,” kata Airlangga dalam Antara Business Forum 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Airlangga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional. Kepastian ketersediaan pasokan tidak hanya bergantung pada jumlah cadangan BBM, tetapi juga pada peningkatan kapasitas produksi di dalam negeri.
Menurut Airlangga, Indonesia saat ini telah memiliki kapasitas produksi BBM melalui kilang domestik. Oleh sebab itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri guna menekan kerentanan pasokan akibat gangguan global dan dinamika geopolitik.
Di samping pengilangan minyak, pemerintah juga terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari strategi jangka panjang di sektor energi.
Di sisi lain, praktisi minyak dan gas sekaligus Presiden Direktur PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) Hadi Ismoyo mendorong pemerintah segera memperkuat ketahanan energi nasional dengan menggandakan cadangan penyangga energi (CPE) hingga mencapai rentang 40 sampai 50 hari kebutuhan nasional.
Menurutnya, kapasitas cadangan energi yang ada di Tanah Air saat ini perlu ditingkatkan setidaknya dua kali lipat guna mengantisipasi potensi ketidakpastian pasar global.
“Kalau bicara cukup, CPE saat ini sudah cukup. Namun, kalau melihat krisis bahan bakar yang melanda beberapa negara, perlu ditambah paling tidak dobel dari yang ada menjadi 40—50 hari,” kata Hadi kepada Bloomberg Technoz, Kamis (24/9/2026).
Hadi memaparkan tingkat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri saat ini telah menyentuh angka 1,6 juta barel per hari.
Dia menjelaskan, jika pasokan impor minyak mentah dan BBM mengalami kemacetan total, ketahanan energi nasional tanpa penambahan cadangan hanya mampu bertahan selama 30 hari.
“Kondisi tersebut dinilai berisiko memicu potensi kerusuhan sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.
(smr/ros)
