“Hal ini terjadi karena tingkat konsumsi BBM berbanding lurus dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang mayoritas dimiliki oleh rumah tangga kelas menengah ke atas,” tambahnya.
Temuan tersebut juga diperkuat oleh riset Bank Dunia mengenai subsidi energi di Indonesia pada awal 2026, yang mencatat sekitar 80% manfaat subsidi BBM justru dinikmati oleh 50% rumah tangga terkaya.
Kondisi ini membuktikan bahwa skema subsidi berbasis barang sangat tidak tepat sasaran dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tanpa memberikan dampak optimal bagi pengetasan kemiskinan.
"Pengalihan ke skema subsidi orang atau bantuan langsung tunai [BLT] terbukti lebih akurat dalam meningkatkan daya beli masyarakat rentan," tegas Wijayanto.
Evaluasi pelaksanaan BLT oleh Kementerian Sosial juga menunjukkan hal serupa. Penyaluran bantuan langsung yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki tingkat ketepatan sasaran yang jauh lebih tinggi dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga miskin dari dampak inflasi.
Untuk itu, lanjutnya, opsi penyesuaian harga secara adaptif pada masa transisi menjadi langkah realistis untuk mengurangi distorsi pasar.
Kebijakan ini sekaligus memberi waktu bagi pemerintah untuk mematangkan infrastruktur data penerima bantuan.
“Dengan demikian, proses migrasi penuh menuju subsidi tertutup berbasis digital dapat berjalan mulus tanpa memicu gejolak sosial,” kata Wijayanto.
Anggaran Dipangkas
Kemarin, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) bersama pemerintah menyepakati alokasi anggaran subsidi energi dalam pembahasan Rancangan Anggaran dan Pembiayaan Negara (RAPBN) 2027 turun menjadi Rp261,5 triliun.
Besaran tersebut turun sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan dengan alokasi awal sejumlah Rp272,94 triliun.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan pemangkasan tersebut berasal dari penurunan alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas alam cair atau liquified petroleum gas (LPG) 3 kg yang turun menjadi Rp131,39 triliun dari Rp142,84 triliun.
Sementara itu, alokasi anggaran subsidi listrik disepakati tidak berubah yakni tetap sebesar Rp130,11 triliun.
“Subsidi halaman 17, alokasi subsidi energi sebesar Rp261,502,2 [Rp261,5 triliun] lebih rendah Rp11,443,2 [Rp11,44 triliun] dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp272,945,3 miliar [Rp272,94 triliun],” kata Said dalam Rapat Kerja bersama pemerintah yang disiarkan secara daring, Kamis (24/9/2026).
Secara terperinci, subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Solar turun dari Rp28,69 triliun menjadi Rp28,34 triliun atau berkurang sekitar Rp351,7 miliar.
Kemudian, subsidi Gas Melon yang mengalami pemangkasan terbesar, yakni dari Rp114,14 triliun menjadi Rp103,05 triliun. Dengan begitu, alokasi subsidi LPG 3 Kg berkurang sekitar Rp11,09 triliun.
Dari sisi volume, volume BBM bersubsidi turun dari 20,10 juta kiloliter (kl) menjadi 19,56 juta kl.
Penurunan berasal dari volume JBT Solar yang turun menjadi 19 juta kl dari 19,56 juta kl, smentara volume minyak tanah justru meningkat dari 539.000 kl menjadi 561.000 kl.
Pemerintah dan DPR juga menyepakati penurunan volume LPG Tabung 3 Kg dari 8,95 juta metrik ton dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 menjadi 8 juta metrik ton.
Adapun, subsidi listrik tetap disepakati sebesar Rp130,1 triliun; yang terdiri atas subsidi tahun berjalan sebesar Rp117,84 triliun dan kurang bayar 2025 sebesar Rp12,26 triliun
Sementara itu, subsidi tetap Solar tidak mengalami perubahan dan tetap ditetapkan senilai Rp1.000 per liter.
Total anggaran subsidi energi dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 mulanya dipagu Rp272,9 triliun, naik sekitar 20,1% dibandingkan dengan outlook APBN 2026 yang dipagu Rp227,3 triliun.
Kala itu, pemerintah menetapkan kuota subsidi JBT Solar sebanyak 19,56 juta kl atau naik 5,16% dari outlook APBN 2026 sejumlah 18,6 juta kl.
Sementara itu, kuota JBT minyak tanah ditetapkan sebanyak 539.000 kl, naik 2,47% dari outlook 2026 sebanyak 526.000 kl.
Anggaran subsidi LPG 3 Kg dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 mulanya dicanangkan senilai Rp114,1 triliun, naik 26,22% dari outlook APBN 2026 yang dipagu Rp90,4 triliun.
Kuota subsidi LPG 3 Kg dicanangkan sebanyak 8,94 juta ton, naik 11,75% dari outlook APBN 2026 sebanyak 8 juta ton.
Sementara itu, dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pemerintah mengusulkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp130,1 triliun, naik sekitar 17,8% dari outlook APBN 2026 yang dipatok Rp110,4 triliun.
(smr/wdh)
