Gus Ipul mengatakan tengah mempelajari kapan PPPK tersebut bermain judol. Bila mereka terbukti bermain setelah menjadi PPPK, maka tidak akan dilanjutkan kontraknya. Apalagi, bila pegawai PPPK itu terbukti menyalahgunakan wewenang dan menggunakan data penerima manfaat untuk bermain judol.
Adapun, 1.900 ASN yang terindikasi bermain judol itu berasal dari 57 satuan kerja di Kementerian Sosial. Dalam hal ini, dua dari tiga satuan kerja dengan jumlah ASN yang bermain judol tertinggi berhubungan langsung dengan perlindungan dan pemberdayaan sosial. Perinciannya, terdapat 1.342 ASN di Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan yang terindikasi bermain judol; 163 ASN di Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat. Sementara, 62 ASN di Biro Umum.
(dov/frg)
