Selain intensifikasi, pemerintah juga akan menjalankan sejumlah kebijakan teknis pajak. Di antaranya, memperluas basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi terhadap aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal lainnya yang dapat menjadi potensi penerimaan pajak.
Selanjutnya, penguatan administrasi pajak dalam pengumpulan data untuk mendukung optimalisasi sistem Coretax dan penggunaan compliance risk management integrated risk engine guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.
Kemudian, peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak grup, wajib pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan wajib pajak orang pribadi prominen.
Selain itu, penguatan fungsi penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui multidoor approach memberi efek jear termasuk antisipasi praktik penghindaran pajak, under invoicing dan praktik ilegal lain.
Terakhir, optimalisasi insentif pajak yang terukur melalui pemanfaatan insentif pajak guna mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan iklim usaha.
(lav)
