Bloomberg Technoz, Jakarta - DPR RI meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera mengoreksi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya terkait pengelompokan masyarakat berdasarkan desil.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Aggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Rabu (27/8/2026). 

"Persoalan data perlu kami sampaikan sebab saat ini media diramaikan dengan protesnya warga atas posisi mereka tiba-tiba naik di desil papan atas. Mungkin saja ada data sebaliknya [tidak sesuai]," kata Said dalam penjelasannya.

"Kita tahu bersama exclusion dan inclusion error itu sampai 68%. [Sehingga] betapa tidak akuratnya data kita," sambungnya. 

Sebagai informasi, inclusion error merupakan kondisi kesalahan data ketika seseorang yang tidak berhak justru terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Sebaliknya, exclusion error adalah kondisi saat warga seharusnya berhak dan memenuhi syarat justru tidak terdaftar mendapat bantuan.