Perhatian investor juga akan tertuju pada upaya Bank Indonesia untuk memperkuat pengawasan lalu lintas devisa dengan memanfaatkan teknologi pengawasan. Langkah ini dilakukan di tengah semakin kompleksnya transaksi lintas negara dan adanya potensi praktik under-invoicing dalam kegiatan ekspor.

"Penguatan pengawasan lalu lintas devisa ini diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan data serta menjaga kedaulatan ekonomi nasional," kata Phintraco Sekuritas dalam risetnya.

Di samping itu, sebagai bagian dari langkah stimulus, Pemerintah memproyeksikan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada tahun 2027 mencapai Rp15.37 triliun.  Stimulus ini diharapkan akan membantu mendorong daya beli masyarakat dan memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin. 

(dhf)