“Jadi kita laksanakan pembahasan dan dengan target menyelesaikan pembahasan Undang-undang Migas dan mengundangkannya lebih cepat lebih baik, mudah-mudahan tahun ini sudah kita bisa melalui undang-undang yang baru,” jelasnya.
Sebelumnya, DPR telah menyetujui RUU Migas untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke- 2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (18/8/2026).
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI sekaligus Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Golkar Komisi XII Bambang Patijaya mengonfirmasi seluruh fraksi di DPR telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan menggunakan draf perundang-undangan versi 3 Maret 2026.
"Iya [pembahasan draf versi 3 Maret], rapat harmonisasi saja," ungkap Bambang saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2026).
Adapun, Ketua Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR Sturman Panjaitan menjelaskan panitia kerja (panja) dan pengusul menyepakati RUU Migas sebagai RUU penggantian serta melakukan perbaikan teknis sebanyak 39 item, sementara catatan substansi diserahkan penuh kepada pengusul.
"Disepakati dalam rapat panja bersama pengusul secara garis besar adalah menyepakati rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang penggantian serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara teknis sebanyak 39 item, sedang catatan aspek substansi diserahkan sepenuhnya kepada pengusul," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis DPR, Kamis (20/8/2026)
Perubahan teknis yang disepakati Panja meliputi penghapusan penjelasan Pasal 7 dan pemindahan kata 'kontraktor' menjadi bagian dari definisi dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum.
Berdasarkan hasil kajian teknis, substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, panja menilai RUU Migas layak diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI, meskipun keputusan akhir tetap diserahkan kepada Pleno Baleg.
"Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Namun demikian, Panja menyerahkan keputusan kepada rapat Pleno Badan Legislasi, apakah rumusan Rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima atau tidak oleh rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI," jelasnya.
Proses penetapan tersebut berlanjut pada Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh jajaran Pimpinan DPR—termasuk Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal—di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/8/2026).
Dalam sidang paripurna tersebut, Saan Mustopa mengumpulkan pendapat tertulis dari seluruh fraksi sebelum meminta persetujuan resmi dari seluruh anggota DPR yang hadir untuk mengesahkan RUU Migas usul inisiatif Komisi XII menjadi RUU Usul DPR.
"Kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi XII DPR RI tentang Minyak dan Gas Bumi dapat disetujui menjadi RUU usul DPR?," tanya Saan.
"Setuju," jawab para anggota Dewan.
(smr/wdh)
