Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa pemerintah akan mengubah status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.

Hal ini bertujuan untk mengoptimalisasi kerja LKPP yang selama ini telah mampu mengoordinasikan belanja sehingga menciptakan efisiensi anggaran.

Dalam Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 di Gedung DPR RI, Prabowo menyebut dalam satu tahun LKPP ditargetkan mampu menghemat Rp360 triliun dari kerja konsolidasi pengadaan pemerintah daerah.

Target efisiensi setara 30% dari belanja pengadaan yang total Rp1.200 triliun. Angka ini lebih tinggi dari realisasi efisiensi pengelolaan belanja tahun 2025 yaitu 20,86% dan pada periode setelahnya 25,43%.

Prabowo bercerita bagaimana pengelolaan belanja K/L dan pemerintah daerah berjalan masing-masing, tanpa koordinasi. Presiden meminta praktik ini dihentikan dan mengibaratkan bahwa ada ribuan pembeli yang tidak saling berbicara.