Lebih jauh DPR memberi tiga poin catatan untuk pemerintah dalam penyusunan RUU APBN 2027 diantaranya penghimpunan pendapatan negara  dilakukan secara adil tanpa melemahkan daya beli rakyatnya. Pengumpulan pendapatan juga Puan minta optimal, serta adil dalam membagi beban.

Selanjutnya, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. 

Dan, terakhir, pemerintah diminta memperhatikan tata kelola utang dan mengukur defisit APBN. “Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang,” pungkas Puan.

(dov/wep)