Di sisi lain, Purbaya menyebut Bursa Mineral hingga kini belum dibahas secara terperinci meskipun dalam UU PPSK telah dimandatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam UU PPSK, tugas untuk mengawasi Badan Mineral tersebut disahkan melalui adanya jabatan baru di jajaran Dewan Komisioner OJK yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
“Bursa Mineral dan komoditas strategis diatur untuk mendukung pengembangan industri strategis yang mendukung peningkatan daya saing perdagangan mineral dan komoditas strategis secara global bagi pendapatan negara, perekonomian, dan/atau keamanan nasional,” kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI.
Sekadar catatan, Danantara belakangan membuka opsi untuk mengatur ekspor pada komoditas mineral logam lainnya mendatang.
DSI nantinya akan melakukan pengawasan atas volume pengiriman, harga jual, hingga mekanisme pengiriman komoditas ke pasar global.
Implementasi tahap II dari rencana ekspor satu pintu itu akan dimulai 1 September 2026. Nantinya, ekspor wajib melalui DSI. Adapun, pemerintah bakal melakukan evaluasi dari kebijakan tersebut setiap tiga bulan pada dua tahap tersebut.
BPI Danantara akan mulai memberlakukan transaksi ekspor komoditas SDA strategis melalui platform digital yang mulai aktif pada Januari 2027.
(lav)
