Arah kebijakan umum TKD tahun 2027 adalah meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan; mendukung daya saing daerah melalui belanja berkualitas, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power; meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung PKPN utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan kedaulatan pangan; dan memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.
Sekadar catatan, realisasi anggaran TKD tercatat Rp256,8 triliun pada April 2026 atau merosot 1%, dibanding realisasi pada April 2025.
Realisasi transfer ke daerah pada penyaluran April terutama didorong oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik, dan dana otonomi khusus, termasuk relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatra.
"Sebagian TKD masih menunggu pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah," tercantum dalam paparan Kementerian Keuangan.
(mfd/ell)
