Data layanan krisis dan laporan kematian yang tercatat memperkuat gambaran bahwa masalah kesehatan jiwa semakin nyata di masyarakat. Dari laporan Kepolisan pada tahun 2023 tercatat 1.350 kasus kematian karena bunuh diri dan meningkat menjadi 1.450 pada 2024.
Selain itu, layanan krisis kesehatan jiwa menunjukkan lonjakan permintaan: volume panggilan dan pesan ke layanan healing119 meningkat dari sekitar 400 call pada Agustus 2025 menjadi 550 call per hari pada 2026. Angkaangka ini menegaskan bahwa paparan publik terhadap materi sensitif terjadi dalam konteks kebutuhan layanan yang meningkat, sehingga komunikasi publik yang tidak bertanggung jawab berpotensi memperburuk situasi.
Data layanan krisis dan laporan kematian yang tercatat memperkuat gambaran bahwa masalah kesehatan jiwa semakin nyata di masyarakat. Dari laporan Kepolisan pada tahun 2023 tercatat 1.350 kasus kematian karena bunuh diri dan meningkat menjadi 1.450 pada 2024.
Selain itu, layanan krisis kesehatan jiwa menunjukkan lonjakan permintaan: volume panggilan dan pesan ke layanan healing119 meningkat dari sekitar 400 call pada Agustus 2025 menjadi 550 call per hari pada 2026. Angkaangka ini menegaskan bahwa paparan publik terhadap materi sensitif terjadi dalam konteks kebutuhan layanan yang meningkat, sehingga komunikasi publik yang tidak bertanggung jawab berpotensi memperburuk situasi.
“Provokasi media yang tidak mempertimbangkan dampak psikologis bukan hanya masalah reputasi; ia menyentuh nyawa nyata. Di tengah meningkatnya permintaan bantuan dan laporan kematian, setiap pesan yang beredar di ruang publik perlu diuji bukan hanya dari sisi kreatif, tetapi juga dari sisi keselamatan,” tutupnya.
Baliho Diturunkan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat merespons keresahan warga terkait penayangan iklan film horor yang dinilai menimbulkan ketakutan di ruang publik.
Pemprov DKI Jakarta pun melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta biro iklan terkait langsung menertibkan materi promosi yang bermasalah.
Adapun tiga titik yang telah ditindak berada di Jalan Puri Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat; Jalan Daan Mogot Km 11 (Jembatan Gantung), Kota Administrasi Jakarta Barat; dan Pos Polisi Perempatan Harmoni, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menegaskan langkah cepat ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga kenyamanan warga di ruang publik.
“Total ada tiga lokasi yang sudah kami tertibkan, yaitu dua lokasi berbentuk banner dan satu lokasi videotron. Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau situasi di lapangan dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Kami juga terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan penanganan di titik-titik lainnya,” tegasnya di Jakarta, pada Minggu (5/3).
Yustinus menambahkan, ruang publik harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua kalangan, termasuk anak-anak. Karena itu, setiap materi komunikasi di ruang publik perlu memperhatikan aspek kepatutan dan dampak psikologis bagi masyarakat luas.
Pemprov DKI Jakarta akan mengambil tindakan tegas jika masih ditemukan iklan serupa. Langkah penertiban ini diharapkan dapat meredakan keresahan warga sekaligus menjaga ketertiban serta kualitas ruang publik di Jakarta.
(spt)
