Lalu, arus ke Pelabuhan Bakauheni dan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu, penundaan kendaraan dilakukan di sedikitnya 10 buffer zone, baik di ruas tol Terbanggi Besar–Kayu Agung maupun jalan arteri. Total kapasitas parkir yang disiapkan mencapai 1.430 kendaraan kecil, dengan penerapan mulai 13 hingga 29 Maret 2026.
Selain penundaan kendaraan, pemerintah juga memberlakukan pembatasan pembelian tiket berbasis radius dari pelabuhan, langkah yang dinilai krusial namun berpotensi membatasi mobilitas spontan pemudik.
Radius larangan pembelian tiket ditetapkan sejauh 4,71 kilometer (km) dari Pelabuhan Merak, dan 4,24 km dari Pelabuhan Bakauheni. Kebijakan serupa diterapkan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk, masing-masing dengan radius 2,65 km dan 2 km dari area pelabuhan terluar.
Meski bertujuan mengurai kemacetan di dalam pelabuhan, skema delaying system dan buffer zone berpotensi menggeser kepadatan ke luar area pelabuhan, khususnya di rest area, terminal, dan ruas jalan arteri.
Untuk menangani hal tersebut, Pemerintah mengandalkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pengendalian lalu lintas tetap berjalan efektif. “Kami optimistis dengan kerja sama semua pihak, arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali,” kata Aan.
Namun demikian, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada kepatuhan pengguna jasa, kesiapan infrastruktur buffer zone, serta kejelasan informasi di lapangan, mengingat pengalaman mudik tahun-tahun sebelumnya kerap diwarnai antrean panjang meski berbagai skema pengaturan telah diterapkan.
(ibn/wep)
