Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, KPK mencegah mantan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto (ES). Saat ini, Edi adalah Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Tiga nama lainnya adalah Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo -- dia adalah kakak dari Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Selain itu, Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik, Kanisius Jerry Tengker; dan Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik, Herry Tho.
Surat larangan atau cegah ke luar negeri ini dikeluarkan sejak tanggal 12 Agustus 2025 yang berlaku untuk enam bulan ke depan. Dengan demikian, surat itu berakhir per 12 Februari 2026.
KPK mengkonfirmasi telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus yang diprediksi menimbulkan kerugian negara hingga Rp200 miliar tersebut. Akan tetapi, Budi masih enggan membeberkan identitas para tersangka; termasuk perusahaan yang juga ikut terjerat.
KPK memang menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam dugaan kasus korupsi penyaluran bansos di Kementerian Sosial. Kali ini, penyidikan membidik dugaan praktik lancung pada proses pengangkutan atau logistik beras bansos.
Budi mengatakan penyidikan kasus korupsi ini telah dimulai pada awal Agustus lalu. Penyidikan pun merupakan pengembangan dari kasus korupsi sebelumnya yaitu program bantuan sosial yang menjerat Menteri Sosial 2019-2020 Juliari Batubara.
(dov/frg)
