“Saran kami, lebih baik Indonesia fokus terhadap pembenahan ekosistem industri TPT dan memperbaiki sistem pengawasan ekspor & impor supaya tidak terjadi kebocoran produk asing masuk ke pasar dalam negeri,” katanya.
Menurut APSyFI, penguatan pengawasan perdagangan dan pembenahan ekosistem industri menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan sektor tekstil nasional di tengah ketidakpastian kebijakan eksternal.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia bersama Amerika Serikat (AS) telah bersepakat untuk memberikan pengecualian tarif dari 19% menjadi 0% terhadap sejumlah komoditas tertentu asal RI.
Salah satu komoditas tersebut adalah khusus untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) yang diberikan nol tarif. Airlangga mengatakan, hal ini dapat menyelamatkan sebanyak 4 juta pekerja di sektor tersebut.
"Khusus produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota. Tentunya ini akan memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).
Namun, beberapa saat kemudian Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) membatalkan kebijakan tarif global yang diberlakukan Presiden AS tersebut.
Trump kemudian mengaku akan menandatangani surat perintah yang memberlakukan tarif global 10% setelah Mahkamah Agung membatalkan sebagian besar kebijakan tarif pajak impor yang dia terapkan tahun lalu.
“Mahkamah Agung tidak membatalkan tarif, mereka hanya membatalkan penggunaan khusus tarif IEEPA (International Emergency Economic Power Act),” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Jumat, merujuk pada wewenang darurat yang dinyatakan ilegal oleh pengadilan tinggi.
“Sekarang saya akan mengambil arah yang berbeda, mungkin arah yang seharusnya saya ambil sejak awal.
(ell)
