Selain dari sisi fiskal, Purbaya juga menaruh perhatian besar pada peran sektor swasta. Pemerintah akan memperbaiki iklim investasi melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking untuk mengurai berbagai hambatan usaha.
Melalui satgas tersebut, pelaku usaha dapat menyampaikan pengaduan secara langsung terkait kendala investasi dan operasional. Seluruh pengaduan akan dibahas secara terbuka setiap pekan.
Sebagai catatan, usai dua hari peluncuran sejak Selasa (1/12/2025) lalu, Purbaya mengatakan, telah ada sebanyak 4 aduan pengusaha yang berkaitan dengan perizinan, pembiayaan, hingga perdagangan.
"Sejak dua hari launching, sudah ada empat pengaduan dari pelaku di berbagai bisnis ya, isunya adalah pembiayaan, perizinan, perdagangan dan lainnya," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantornya, Jakarta, dikutip Jumat (19/12/2025).
Purbaya memastikan aduan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah lewat pemanggilan langsung yang direncanakan pada Senin (22/12/2025) pekan depan.
Dari pertemuan itu, pemerintah akan membahas dan mencari solusi soal berbagai keluhan dan permasalah yang dihadapi oleh kalangan pengusaha dalam negeri tersebut.
"Saya sebagai hakim. Jadi kita akan seriusin, ini langkah pertama untuk melihat kendal riil yang dihadapi pelaku bisnis," kata dia. "Kita deteksi sekaligus problemnya, dan regulasi apa yang bisa kita perbaiki."
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi meluncurkan kanal aduan P2SP. Kanal ini dibuka selama 24 jam penuh, yang dapat diakses lewat laman https://lapor.satgasp2sp.go.id, yang juga menjadi salah satu instrumen agenda pertumbuhan ekonomi nasional.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kanal tersebut dirancang untuk menjadi saluran resmi bagi pelaku usaha dalam menyampaikan kendala bisnis dan investasi dihadapi, sekaligus memastikan tindak lanjut cepat dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
(lav)
