Pemerintah daerah telah memperketat aturan pariwisata sebagai respons, termasuk memberlakukan pungutan baru bagi turis internasional dan meningkatkan penegakan hukum terhadap operator tak berizin. Pejabat mengatakan langkah tersebut bertujuan memastikan pariwisata tidak mengorbankan kepatuhan pajak dan pengelolaan lingkungan.
Larangan di Bali akan menjadi pukulan bagi ekspansi internasional Airbnb, yang oleh perusahaan berbasis di San Francisco itu disebut sebagai salah satu area investasi kunci untuk mendorong pertumbuhan baru.
Pemesanan di Asia dan Amerika Latin telah mendorong sebagian besar pertumbuhan Airbnb dalam beberapa tahun terakhir seiring moderasinya bisnis di Amerika Utara.
Untuk menarik lebih banyak pengguna internasional, perusahaan mulai mengizinkan metode pembayaran lokal di sekitar dua lusin negara pada akhir 2024. Secara khusus, Indonesia, Brasil, dan Korea disebut sebagai contoh negara yang telah mendukung pembayaran lokal dalam laporan kuartal keempat 2024.
Kantor gubernur Bali belum memberikan komentar. Airbnb juga belum menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja normal.
Lebih dari 2.000 hotel dan vila beroperasi tanpa izin dan akan menghadapi sanksi, tambah gubernur. Sekitar 16.000 unit akomodasi dipasarkan secara online, bersaing dengan 378 anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, menurut laporan kantor berita negara.
(bbn)
