“Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend,” tegasnya.
Eks Karesidenan Banyumas mencakup Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas. Berdasarkan laporan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), Kabupaten Banjarnegara memiliki kuota 131 SPPG, dengan 68 terisi dan 46 sudah beroperasi. Seluruh SPPG yang beroperasi tersebut telah memiliki SLHS. “Ke-46 SPPG ini telah memiliki SLHS semua,” kata Direktur Wilayah II Tauwas, Brigjen Albertus Doni Dewantoro.
Di Kabupaten Purbalingga, terdapat 133 kuota SPPG dengan 79 terisi dan 54 beroperasi. Seluruh SPPG yang beroperasi di daerah tersebut juga telah mengantongi SLHS. Dua SPPG lainnya yang masih dalam tahap persiapan pun sudah melewati proses sertifikasi. Sementara itu, Kabupaten Cilacap dengan kuota 163 SPPG telah terisi 127 SPPG, dengan 95 beroperasi dan 44 di antaranya telah mengantongi SLHS.
Menurut Nanik, tidak ada alasan bagi pengelola SPPG untuk menunda pengurusan SLHS karena prosesnya tidak dipungut biaya. “Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sampel. Harganya 1 sampai 2 juta. Kalau ada pungutan macem-macem, nanti laporkan ke saya,” ujarnya.
(dec/spt)
