Medio November lalu, Muzani memastikan rencana lembaganya mendorong penetapan PPHN masih terus berjalan. Menurut dia, MPR tinggal bertemu dengan Prabowo untuk membahas tentang opsi dasar hukum pembentukan PPHN. Menurut dia, rencananya MPR akan menyerahkan draf final rencana pembentukan PPHN. Dalam pertemuan, MPR akan meminta pertimbangan Prabowo soal dasar hukum terbaik untuk melindungi PPHN tersebut.

Selain amandemen UUD 1945, dua opsi dasar hukum lainnya adalah pemerintah dan DPR bisa merancang sebuah UU khusus tentang PPHN seperti beberapa beleid tentang kebijakan pemerintah. Atau terakhir, PPHN bisa sekadar konsensus nasional yang bisa menjadi acuan pembangunan jangka panjang.

(dov/frg)