"Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara, ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi," kata Sjafrie usai meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025) lalu.
Sjafrie membeberkan latihan TNI di Morowali juga berkaitan dengan temuan absennya pengawasan negara di kawasan IMIP tersebut. Simulasi latihan intercept TNI diharapkan dapat menghalau indikasi kegiatan ilegal di kawasan tersebut.
Dalam perkembangannya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana memastikan aparat negara sudah melakukan pengamanan di bandara IMIP.
"Kami sudah menempatkan personel di sana (Bandara IMIP) dari Bea Cukai, dari Kepolisian, Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada Dirjen Otoritas bandara. Kami sudah turun ke sana," kata Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, Rabu (26/11/2025).
Suntana dalam kesempatan itu juga menegaskan Bandara IMIP tidak ilegal, lantaran sudah terdaftar dan tercatat di Kementerian Perhubungan. "Terdaftar, itu [Bandara IMIP] terdaftar. Nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar," jelasnya.
Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan, Bandara IMIP dikelola swasta tetapi beroperasi di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU).
Bandara ini memiliki kode ICAO WAMP dan IATA MWS dengan kelas bandara dikategorikan sebagai 'Non-Kelas', dengan status operasi 'Khusus' dan penggunaan 'Domestik'. Dikatakan, otoritas bandara IMIP berada di bawah Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
Berdasarkan data Hubud, pada 2024, Bandara IMIP mencatat 534 pergerakan pesawat dengan sekitar 51.000 penumpang. Terkait kapasitas dan fasilitas teknis, Bandara IMIP memiliki landasan pacu sepanjang 1.890 meter dengan lebar 30 meter.
Bandara tersebut memiliki daya dukung landasan atau PCN berada di level 68/F/C/X/T. Selain itu, apron bandara juga dibangun sama dengan ukuran 96 × 83 meter, dan daya dukung yang sepadan (PCN 68/F/C/X/T). Sedangkan untuk keamanan pendaratan, Bandara IMIP memiliki runway strip seluas 2.010 × 300 meter.
(azr/naw)
