"Kalau kita diperintahkan, kita taruh petugas bea cukai, saya sudah siap," kata dia. " Kalau kita diminta masuk, cepat sih masuknya, cuma sekarang belum ada perintah."
Dalam kesempatan lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga membantah soal kabar bahwa operasional bandara di wilayah industri mineral nikel tersebut tidak berizin, termasuk tanpa pemantauan dari pemerintah.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengklaim pemerintah juga telah mengirim pihak bea cukai, termasuk dari Kepolisian dan pihak Direktorat Hubungan Udara terjun langsung ke lokasi.
"Itu terdaftar. Nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Kami sudah menempatkan beberapa personel di sana," ujar Suntana dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Tuduhan bandara itu tidak berizin sebelumnya diutarakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025) lalu.
Sjafrie menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara itu sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan, bahkan bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional.
Temuan ini dikatakan Menhan, juga menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal, sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara.
"Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi," kata Menhan Sjafrie. "Usut dan tindak semua pejabat maupun pihak-pihak lain yang membiarkan Bandara ‘siluman’ di Morowali beroperasi tanpa kendali negara."
(lav)
