Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa terbaru yang terkait soal sistem pajak berkeadilan. Fatwa itu salah satunya meminta pemerintah untuk mengevaluasi aturan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Fatwa tersebut diterbitkan sebagai respons atas masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dinilai tidak adil. Dengan demikian, mereka menilai itu menimbulkan keresahan masyarakat.

"Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni'am Sholeh.

(dov/frg)