Dari hasil pemeriksaan lapangan, sekitar 1,9 juta KPM dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos. Selain itu, ada lebih dari 600 ribu penerima yang diblokir penyalurannya karena rekeningnya diduga disalahgunakan, termasuk untuk judi online. Namun, Kemensos tetap membuka mekanisme reaktivasi bagi warga yang benar-benar membutuhkan, baik melalui dinas sosial, RT/RW, maupun aplikasi Cek Bansos dan SIK-NG.
Program bansos kini diarahkan agar penerimanya bisa “naik kelas”. Tahun ini, tercatat lebih dari 77 ribu keluarga berhasil graduasi atau keluar dari daftar penerima karena sudah mandiri secara ekonomi. “Tahun depan targetnya lebih dari 300 ribu keluarga penerima manfaat yang bisa graduasi,” kata Gus Ipul.
Selain penyaluran bansos, Kemensos juga mengembangkan Sekolah Rakyat Rintisan sebagai bagian dari transformasi sosial. Saat ini terdapat 165 titik sekolah di seluruh Indonesia yang menampung hampir 16 ribu siswa, 2.400 guru, dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan. Tahun depan, jumlah siswa diproyeksikan meningkat hingga 46 ribu orang seiring penyelesaian pembangunan sekolah permanen.
Dari sisi tata kelola, Kemensos menegaskan komitmen terhadap pelayanan publik yang transparan dan bebas korupsi. “Kami terus menjaga tata kelola keuangan dan pelayanan agar tetap inklusif dan adil,” kata Gus Ipul. Sepanjang tahun ini, lebih dari 500 pendamping sosial diberi peringatan atas pelanggaran etika kerja, dan 49 di antaranya diberhentikan.
Kemensos juga menjalankan bansos adaptif untuk penyintas bencana serta layanan rehabilitasi sosial di 31 sentra seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian dari perlindungan sosial dan pemulihan trauma. “Semua ini adalah upaya kami menerjemahkan arahan Presiden untuk menghadirkan layanan sosial yang berdampak dan manusiawi,” pungkas Gus Ipul.
(dec/spt)
