Salah satunya adalah insiden kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada 1 Juli 2025, serta sejumlah gangguan penerbangan akibat cuaca buruk.
“Kondisi ini nampaknya sesuai dengan peringatan dini yang sudah kami keluarkan sejak H-1 bahkan hingga sepekan sebelumnya, baik untuk sektor publik, pelayaran, maupun penerbangan. BMKG secara rutin memperbarui prakiraan cuaca dan potensi gangguan cuaca ekstrem melalui berbagai kanal komunikasi,” ujar Dwikorita.
Hingga akhir Juni 2025, BMKG mencatat bahwa sekitar 30% zona musim di Indonesia telah memasuki periode musim kemarau.
Angka ini masih jauh di bawah kondisi klimatologis normal, di mana pada akhir Juni biasanya lebih dari 60% wilayah telah mengalami musim kemarau.
Kondisi ini dipicu oleh anomali curah hujan yang berada di atas normal sejak awal Mei dan terus berlanjut hingga saat ini.
Data BMKG menunjukkan bahwa hujan kategori atas normal tercatat di sekitar 53% wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menyampaikan bahwa dinamika atmosfer yang memicu cuaca ekstrem saat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor global dan regional.
Meskipun fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) berada di fase kurang aktif, kondisi atmosfer masih sangat labil akibat lemahnya Monsun Australia dan aktifnya gelombang ekuator seperti Rossby dan Kelvin.
“Hal ini menyebabkan udara di wilayah selatan Indonesia tetap lembap dan mendukung pembentukan awan hujan, bahkan di wilayah-wilayah yang secara klimatologis seharusnya sudah memasuki musim kemarau,” jelas Guswanto.
Menurut Guswanto, kondisi laut juga turut memperparah potensi cuaca ekstrem. Bibit siklon tropis 98W yang terpantau di sekitar Luzon memang tidak berdampak langsung ke Indonesia, namun menyebabkan peningkatan kecepatan angin di Laut Cina Selatan.
Sementara itu, sirkulasi siklonik di Samudra Hindia barat Sumatera dan Samudera Pasifik utara Papua Nugini menciptakan zona konvergensi dan konfluensi di beberapa perairan Indonesia, seperti Laut Jawa, Laut Flores, dan wilayah Maluku bagian utara.
“Fenomena ini meningkatkan risiko gelombang tinggi dan hujan lebat di perairan terbuka. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius bagi sektor pelayaran dan nelayan,” tegasnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau seluruh operator transportasi darat, laut, dan udara untuk secara aktif memantau dan mematuhi informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.
Dwikorita menekankan bahwa kepatuhan terhadap informasi meteorologi harus menjadi bagian dari prosedur standar operasional transportasi, demi keselamatan jiwa dan kenyamanan masyarakat luas.
"Keselamatan harus menjadi prioritas. Pengambilan keputusan dalam operasional transportasi harus mengacu pada data meteorologi yang kami sampaikan secara resmi dan berkala,” tegas Dwikorita.
Dwikorita juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mengabaikan informasi cuaca, terutama ketika merencanakan perjalanan selama masa liburan sekolah.
Selain itu, pemangku kepentingan di sektor pemerintahan, kebencanaan, pertanian, logistik, hingga pariwisata diimbau untuk menggunakan data cuaca sebagai dasar perencanaan kegiatan.
"Cuaca saat ini tidak bisa diprediksi hanya dengan kebiasaan atau intuisi. Kita semua perlu berbasis data dan bersiap menghadapi dinamika iklim yang terus berubah. Informasi cuaca lengkap dapat diakses melalui berbagai kanal komunikasi resmi BMKG, seperti aplikasi infoBMKG, situs www.bmkg.go.id, serta media sosial resmi @infoBMKG," ujarnya tutupnya.
(dec/spt)
