Logo Bloomberg Technoz

Dia menegaskan ketiadaan data ekplorasi tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar atas keputusan administratif pemerintah dalam menetapkan WUP di wilayah paling barat Pulau Jawa tersebut.

"Wajar kalau publik mempertanyakan hal ini, karena kan munculnya isu relokasi badak tersebut berdekatan dengan penetapan WUP di sekitar Ujung Kulon," kata dia.

"Jadi sebaiknya penetapan WUP tsb perlu dievaluasi, bahkan direvisi atau dicabut."

Jejak Antam

Di sisi lain, sisi timur luar wilayah Taman Nasional Ujung Kulon, terdapat tambang emas Cibaliung yang dikelola oleh PT Cibaliung Sumberdaya (CSD); sebuah entitas usaha PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) atau Antam sejak 2010 hingga 2022 dengan luas area sekitar 1.340 hektare (ha).

Berdasarkan keterangan di laman resminya, perusahaan tercatat sudah memulai tahap eksplorasi sejak 1996 dan studi kelayakan atau feasibility study (FS) pada 2004, sebelum akhirnya mulai tahap produksi sekitar Juni 2010.

Proyek tersebut memiliki angka kandungan atau target emas sebesar 411.530 troy ons atau setara sekitar 12,8 metrik ton emas murni, dengan umur operasional diperkirakan selama enam tahun.

Penghentian produksi tersebut bukan semata-mata karena seluruh potensi emas telah habis dieksploitasi. Dalam laporan tahunan Antam 2025, disebutkan bahwa IUP operasi produksi PT CSD dicabut oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2022.

"Hingga saat ini, Antam maupun CSD tidak memiliki rencana untuk mengembangkan ataupun membuka kembali kegiatan pertambangan di wilayah tersebut," ujar Sekretaris Perusahaan Antam Wishnu Danandi kepada Bloomberg Technoz, Rabu (18/11/2026).

Dalam perkembangannya, Kementerian ESDM mengakui adanya penetapan WUP tersebut. Akan tetapi, wilayah yang diatur hanyalah sebagian areal perairan laut di sekitar TN Ujung Kulon, dan penetapannya telah berproses sejak 2013 atas usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, sebelum akhirnya kembali diusulkan ole Pemprov Banten tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.

Hingga akhirnya terbit Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026, yang kembali membuat wilayah sekitar areal TNUK menjadi WUP per Februari tahun ini.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan," ujar Juru Bicara ESDM Dwi Anggia dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

(ibn/wdh)

No more pages